JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal membantu pendanaan pebalap Rio Haryanto menuju Formula 1.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI tidak bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat komersial.

"Enggak boleh ternyata," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (18/11/2015). Basuki mengaku telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut rekomendasi BPKP, lanjut Basuki, perhelatan olahraga yang bersifat komersial tidak boleh dibiayai APBD. BPKP pun menilai bahwa ajang Formula 1 bersifat komersial.

"Jadi atlet profesional tidak boleh kami bantu," kata Basuki. Kecuali bagi perusahaan yang mencari promosi seperti Pertamina dan Bank Mandiri.

Basuki juga tidak akan menunjuk perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mensponsori Rio. (Baca: Taufik: Bantuan Dana untuk Rio Haryanto Masih Didiskusikan Banggar)

"Misalnya PT Pembangunan Jaya Ancol atau Bank DKI, buat apa kayak gitu? Tadinya kami berpikir boleh dengan menunjuk langsung, ternyata enggak boleh lewat bantuan hibah sekali pun," kata Basuki.

Untuk bisa berlaga dalam Formula 1, Rio membutuhkan dana kurang lebih 15 juta euro. Sejauh ini, Rio masih membutuhkan dana kurang lebih 10 juta euro atau sekitar Rp 150 miliar.

Sponsor utama Rio, yakni Pertamina, sudah menyumbangkan dana untuk Rio sebesar 5 juta euro. (Baca: Pertamina Tambah Kucuran Dana untuk Rio Haryanto Melaju ke F1)

Adapun tenggat waktu pengumpulan dana bagi Rio berlaga di F1 hingga November tahun ini. Rio juga telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk meminta dukungan dana.

Ahok pun berjanji akan memberikan bantuan dana agar Rio bisa berlaga di Formula 1. (Baca: Ahok Cari Cara Bantu Dana Rio Haryanto Berlaga di Formula 1)