Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Persoalan itu menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari internal DPR.
Sejumlah anggota DPR secara gamblang mendesak agar pimpinan DPR dikocok ulang.

"Setelah kau tidak patuh MKD, kemarin (dalam kasus Donald Trump), ini sanksi berat karena itu kau harus diantarwaktukan (diberhentikan) dan demi menyelamatkan DPR dari kehancuran karena ulah kalian, segera kocok ulang lagi pimpinan DPR," kata politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Ruhut mengingatkan Setya Novanto untuk tidak terus bermain-main, memanfaatkan posisi, dan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok. "Hei Setya Novanto komandanku Ketua DPR, ingat ada pepatah, ada asap karena ada api. Karena itu, kau jangan main api karena nanti terbakar. Ada satu lagi aku perlu ingatkan, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga," ujarnya.

Ruhut pun mengungkap sejumlah kasus terdahulu yang diduga melibatkan Novanto, tetapi tidak ada penyelesaian secara tuntas. "Kamu jangan lupa kasus cessie Bank Bali, jangan lupa kasus Donald Trump, kasus PON Riau. Kau jangan lupa juga pelat nomor mobil Jaguar-mu, akhirnya kau kena batunya di Freeport," ucapnya.
Anggota Komisi III dari F-NasDem Akbar Faizal menilai keberadaan Novanto akan menjadi beban bagi DPR, jika yang bersangkutan terus mengisi kursi pimpinan DPR. "Kondisi ini bikin kita berat. Soal benar atau tidaknya itu urusan nanti, secara moral itu sudah mengganggu kita," tegas Akbar Faizal.

Menurutnya, sudah saatnya bagi DPR untuk mengambil sikap terhadap pimpinan DPR. "Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain.

Politikus Partai Gerindra Desmon J. Mahesa mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan Ketua DPR yang dilaporkan Menteri ESDM ke MKD terkait dengan permintaan saham ke PT Freeport. Namun, ia menambahkan, "Lebih terhormat Novanto mundur. Saya setuju mau kocok ulang atau enggak, silakan saja," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III itu pun menuturkan DPR tidak bisa berbuat banyak dalam kasus Novanto. "Tidak ada pilihan bagi kami anggota DPR, kalau perlu dia mundur karena telah mempermalukan DPR."

Semenara itu, Novanto membantah disebut mencatut nama Presiden dan Wapres. Berkali-kali, ia ditanya soal pencatutan nama Presiden dan Wapres, Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal Bakrie itu bergeming. Ia menyatakan tidak pernah melakukan pencatutan nama, tapi hanya ingin berbuat untuk kepentingan bangsa.

"Yang jelas saya selaku pimpinan DPR tidak pernah untuk bawa-bawa nama presiden atau mencatut nama presiden," jawab Novanto.


http://news.metrotvnews.com/read/201...-dikocok-ulang