JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Ketua DPR Setya Novanto untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta petinggi PT Freeport berinisial MS.

Fadli menilai, Sudirman dan petinggi Freeport itu telah melakukan pencemaran nama baik karena bekerja sama dengan menuding Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kalau saya (jadi Setya Novanto), saya pidanakan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11/2015).

Fadli merasa aneh kenapa pertemuan Novanto dan pengusaha minyak Reza Chalid dengan petinggi PT Freeport itu bisa direkam. (Baca: "Aburizal Akan Beri Sanksi Tegas jika Setya Novanto Bersalah")

Dia curiga, petinggi PT Freeport itu yang sengaja merekam pertemuan untuk menjebak Novanto. Lantas, petinggi Freeport itu bekerja sama dengan Sudirman Said untuk memublikasikan hal ini.

"Mungkin saja Pak Novanto dijebak," ucap dia.

Fadli menambahkan, sejak awal, PT Freeport hendak meminta bantuan DPR untuk memuluskan renegosiasi kontrak Freeport. (Baca: Politisi Gerindra: Setya Novanto Sebaiknya Mundur karena Permalukan DPR)

Dia juga menilai, Sudirman Said selama ini banyak memberikan kelonggaran kepada Freeport, misalnya memperpanjang izin ekspor Freeport.

"Pemberian izin ini melanggar Undang-Undang Minerba," ucap Fadli.

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: JK Terganggu Namanya Dicatut)

Novanto juga disebut meminta PT Freeport untuk melakukan divestasi saham sebesar 49 persen untuk pembangunan proyek listrik di Timika. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

"Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan," kata Novanto.

http://nasional.kompas.com/read/2015...ovanto.Dijebak

Persahabatan yg abadi

Dikalau sedang terjatuhsang sahabat siap membantu