Digebuk Sudirman Said, Setya Novanto ‘Nangis’




JAKARTA (Pos Kota) – Mendapat serangan beruntun dari Menteri ESDM Sudirman Said, Ketua DPR Setya Novanto KO bahkan menangis. Ia tidak bisa membantah isi transkrip percakapan terkait pencatutan nama Presiden Jokowi.

Setya Novanto secara tidak langsung mengakui isi transkrip rekaman tersebut. Soal rencana beli jet pribadi dan main golf, politisi Golkar ini mengaku itu hanya guyonan saja. “Itu guyonan orang yang antara pengusaha dan pengusaha. Mereka berusaha bercanda. Yang tidak serius, tapi memang ingin melihat seberapa jauh namanya pengusaha,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca, Selasa (17/11).

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago meminta Setya Novanto berkata jujur. “Kalau tidak bersalah, ya dia harus melawan. Lapor polisi, bisa  melaporkan bahwa  ada yang ingin merusak karakternya. Tapi, jangan pakai air mata buaya,” kata Pangi saat dihubungi, kemarin malam.

Pangi sangat berharap Novanto berkata apa adanya. “Kalau tidak mencatut nama Prsiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,  ya harus lakukan perlawanan. Kalau memang benar  melakukan, ya  katakan saja sejujurnya,” katanya.

Sebelumnya, Senin (16/11) beredar di ranah publik transkrip rekaman percakapan antara  Setya Novanto, seorang pengusaha  minyak bernama Reza Chalid, dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Pertemuan itu disebut terjadi pada 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Mereka bertiga membahas soal nasib perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua. Dalam salah satu percakapan terungkap bahwa jika rencana berjalan mulus, mereka akan beli jet pribadi, main golf dan bersenang-senang.
“Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif,” kata seseorang yang dalam transkripan itu ditulis dengan inisial R.

Menteri  Sudirman Said menyerahkan transkripan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai bukti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR.

MOSI TIDAK PERCAYA

Wakil Ketua Komisi III,  Desmond J Mahesa  mengajak para anggota DPR memberikan mosi tidak percaya, sebab Novanto telah mencatut nama Presiden dan Wapres.

“Anggota DPR harus bersikap beri mosi tidak percaya, dalam hal ini tidak layak pimpinan lakukan lobi-lobi,” kata Desmond di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Tuntutan mundur juga dilontarkan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko guna mempermudah MKD  bekerja lebih baik dan jauh dari upaya penggembosan. “Sebaiknya, Pak Setya Novanto melepaskan jabatannya selaku ketua DPR secara sukarela. Jangan sampai MKD diintervensi sehingga menjadi loyo,” kata Budiman.

Sedangkan Wakil Ketua Mahkamah MKD Sufmi Dasco Ahmad menganggap terlalu dini jika saat ini ada pihak-pihak yang mendesak agar Ketua DPR Setya Novanto mundur.

JANGAN LEPAS TANGAN

Presiden Jokowi diminta jangan lepas tangan atas skandal pencatutan nama dalam perpanjangan kontrak Freeport.

“Presiden harus bertindak. Tentunya dengan infrastruktur hukum yang ada untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata direktur eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahean, Selasa (17/11).

Ia menilai pasca dilaporkannya SN sebagai pencatut nama Presiden dan Wapres dalam proses negosiasi ilegal perpanjangan kontrak Freeport, diperkirakan akan melahirkan polemik baru yang tentu tidak kecil.

Konstelasi politik akan meningkat dan suhu politik tentu akan naik, mengingat nama yang terbawa dalam pembicaraan ilegal itu bukan nama sembarangan.

Apakah pertarungan ini murni pengungkapan sebuah praktek busuk yang sudah lama terjadi ataukah ada motif politik dari pengungkapan skandal pencatut nama ini?

Sepertinya ini bagian dari sebuah pertarungan politik antarkelompok di negara ini. Salah satunya adanya rencana tertutup SN sedang disiapkan untuk menjadi Ketum Golkar yang akan didukung oleh kekuasaan.

“Pimpinan DPR itu dipilih berdasarkan sistem paket, sehingga jalan yang ditempuh adalah memilih kembali pimpinan DPR berdasarkan sistem paket,” kata pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, di Jakarta.
(rizal/setiawan/johara)

http://poskotanews.com/2015/11/18/di...ovanto-nangis/