JAKARTA, KOMPAS.com — Transkrip rekaman dari percakapan yang diduga dilakukan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, pengusaha, dan pimpinan PT Freeport Indonesia beredar di publik. 

Namun, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengaku, transkrip yang beredar itu berbeda dengan transkrip yang diterima MKD dari Menteri ESDM Sudirman Said. "Saya tegaskan, enggak sama. Yang disampaikan ke MKD enggak ada nomor-nomor," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11/2015).

Meski begitu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu tak mempersoalkan bocornya transkrip rekaman itu, sepanjang bocoran tersebut tidak berasal dari MKD. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto) 

"Pak SS punya hak untuk memberikan, asal dia bertanggung jawab," kata dia. Sementara itu, Junimart enggan berkomentar terkait dugaan nama Novanto yang dibenarkan oleh Sudirman dalam sebuah wawancara oleh stasiun televisi swasta. Ia menegaskan, saat ini MKD masih menunggu rekaman asli dari transkrip yang diserahkan Sudirman. (Baca: Setya Novanto Diminta Mengundurkan Diri Sementara sebagai Ketua DPR)

Rekaman itu akan digunakan untuk memverifikasi lampiran yang diserahkan Sudirman. "Kami memberikan waktu paling lama 14 hari kepada tenaga ahli apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Transkrip itu kan harus divalidasi dengan rekamannya," ujarnya.

Adapun di dalam bocoran transkrip itu terdapat kolom-kolom percakapan yang ditandai dengan nomor dan inisial Ms, Sn, dan R. Di salah satu bagiannya, R menyinggung soal pemberian saham Freeport kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar 20 persen.

Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, politisi yang dilaporkannya adalah Setya Novanto. Saat mencatut nama Presiden, Novanto, menurut Sudirman, bersama dengan seorang pengusaha dan petinggi Freeport.

http://nasional.kompas.com/read/2015/11/17/14011571/MKD.Transkrip.yang.Beredar.Beda.dengan.Bukti.yang.Diserahkan.Menteri.ESDM

Kerjaan panastak nih pasti