Setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Pukat (Pusat Kajian Anti korupsi) UGM merilis kajiannya terkait dengan nasib pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan Pukat menilai pemberantasan korupsi di era Jokowi masih jauh dari harapan.

Peneliti Pukat UGM, Fariz Fachryan menjelaskan kesimpulan tersebut didapat setelah mereka me-review janji-janji Jokowi terkait pemberantasan korupsi ketika kampanye. Setidaknya ada sembilan poin janji Jokowi yang belum terealisasi hingga saat ini.

"Ada beberapa hal penting soal janji Jokowi yang tidak tampak terealisasi, salah satunya janji Jokowi membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegakan hukum. Tidak ada buktinya. Polisi masih begitu aja, malah tambah kriminalisasi," katanya saat menggelar konferensi pers di kantor Pukat UGM, Kamis (22/10).

Selain itu janji Jokowi memperkuat KPK justru berkebalikan. Munculnya revisi UU KPK yang berisi pelemahan KPK justru muncul ke permukaan.

"KPK malah dibatasi usianya cuma 12 tahun, soal penyidik independen juga begitu. Bukan mendukung KPK, tapi justru melemahkan. Dan Jokowi sama sekali tidak berkomentar atau berbicara ke publik terkait revisi UU KPK," terangnya.

Menurut Fariz, adanya upaya pelemahan KPK disebabkan institusi tersebut dianggap terlihat menonjol dari institusi hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian.

"Harusnya mendukung kejaksaan dan kepolisian tanpa melemahkan KPK," jelasnya.

Sementara itu, Zaenurrohman yang juga peneliti Pukat UGM menambahkan satu tahun pemerintahan awal memang bukan menjadi tolok ukur keseluruhan. Dia berharap dalam empat tahun ke depan Jokowi bisa memperbaikinya.

"Kami melihat Jokowi sudah mulai berani melawan, semoga bisa semakin bisa menunjukkan ketegasan supaya tidak lagi disetir partai," harapnya.