Merdeka.com - Aktivis Fadjroel Rahman dulu sangat aktif mengkritisi kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun saat Jokowi jadi presiden, banyak kalangan menyebut Fadjroel Rahman melempem. Hal ini karena Fadjroel Rahman memang bagian dari tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu.

Lalu apa kata Fadjroel soalnya dirinya yang melempem apalagi kini dia menjadi Komisaris PT Adhi Karya?

Menurut Fadjroel, di dalam politik ada dua sisi sama halnya seperti mata uang logam. Pertama sisi mengkritisi dan ke dua sisi saatnya bekerja. Saat ini kata Fadjroel, dirinya sedang dalam posisi ke dua.

"Kemarin (zaman SBY) kan Fahri Hamzah berada di dalam pemerintahan ya otomatis bekerja terus, Saya tugasnya ya berbicara. Kalau sekarang saya bekerja, masa iya saya sudah di dalam pemerintahan masih ngomong-ngomong saja," ujar Fadjroel usai melaporkan harta kekayaannya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/11).

Sebelumnya diberitakan, terpilihnya Fadjroel sebagai Komisaris Adhi Karya banyak menuai pro dan kontra, tak sedikit pihak yang meragukan sepak terjangnya. Seperti dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Fernita Darwis sikap para aktivis yang mengaku antikorupsi dan pro demokrasi tapi nyatanya untuk mengejar jabatan saja.

"Selama ini banyak yang mengaku aktivis antikorupsi, aktivis pro demokrasi, pakar atau pengamat, yang seolah pro rakyat, ternyata hanya untuk mengejar jabatan. Sikap kritis itu pun seketika langsung hilang ketika jabatan telah mereka raih," ujar Fernita dalam pesan singkat, Jakarta, Rabu (23/9).

Fernita pun mencontohkan, bagaimana Pengamat Politik Andrinof Chaniago yang kerap menyuarakan tentang good governance, tapi ternyata setelah menjadi menteri, justru tidak bisa berbuat apa-apa. "Mereka kerap mengkritik politisi tidak bisa kerja, memangnya mereka bisa? pengalaman tidak ada, ujug-ujug jadi Komisaris Utama BUMN. Hancur semua nanti," kritik dia.

Selain itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengatakan atas terpilihnya Fadjroel merupakan kesalahan pemerintah. Di mana pemerintah selalu menempatkan orang yang tidak sesuai kapasitasnya.

"Sekali lagi untuk masalah Fadjroel itu adalah kewenangan pemerintah BUMN. Tapi Menteri BUMN suka menempatkan jabatan yang tak sesuai dengan tata kelola perusahaannya," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Hal yang senada pun dengan Agus dikeluarkan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Fitra menuding Menteri BUMN Rini Soemarno selalu menunjuk secara asal dalam pemilihan komisaris perusahaan BUMN.

"Orang ditunjuk komisaris bukan kemudian siapa dekat atau back up. Mencoba lebih profesional bagaimana independensi dan kapabilitasnya, pakai logika apakah orang itu punya kemampuan. Jadi jangan asal menunjuk orang," ujarnya Sekjen Fitra Yenny Sucipto, di Kantor Fitra, Jakarta, Rabu (23/9)JATAH

Dulu masih diluar, ya wajar teriak2, demo, sana sini, semua demi dapat jatah
Para aktivis mayoritas memang begitu dpt jabatan, kerjanya gitu2 saja
Panjul-panjul
Jgn tiru itu si Adiyaan, diluar teriak2 krn kepanasan, begitu didalam, malah bobok siang