(TEROPONGSENAYAN) - Presiden Jokowi diminta untuk berhati-hati dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Soalnya, Menteri Rini diduga sering melakukan manuver di kebinet. 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut, jika Jokowi tidak berhati-hati maka Jokowi bisa terjebak dalam persoalan yang serius. 

"Jokowi bisa jadi korban dalam skandal besar apalagi Jokowi juga sudah berani meneken kepres yang diajukan Menteri BUMN yang sebelumnya tidak pernah disetujui oleh menteri periode sebelumnya," katanya di Jakarta Rabu (11/11/2015). 

Menurutnya, selama ini Rini beranggapan bahwa program kerja BUMN murni bisnis.

Dia berasalan kerjasama itu adalah bussines to bussines alias B to B. Padahal, konstitusi mengamanatkan BUMN merupakan bagian negara yang bukan entitas bisnis murni. 

Jokowi juga harus paham bahwa usul Menteri Rini tentang penyertaan modal negara (PMN) yang berkali-kali ditolak DPR.

"Apa pun situasinya, saya serius membantu presiden untuk menjalankan tugas-tugasnya," katanya. 

Fahri juga melihat bahwa Menteri Rini sudah melakukan dua kebijakan yang kontoversial menyangkut BUMN. Pertama adalah adalah terbitnya peraturan presiden (Perpres) tentang kereta api cepat Jakarta Bandung.

Kedua adalah keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok kepada perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

"Dua kebijakan ini adalah skandal besar yang oleh menteri sebelumnya tidak disetujui," ungkapnya. 

Karena itu, Menteri Rini harusnya taat pada konstitusi bahwa BUMN tak bisa bertindak seperti layaknya perusahan swasta.

Karenanya, ada undang-undang yang terkait langsung dengan BUMN. Misalnya, UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara dan UU Badan Pemeriksa Keuangan.

“Makanya auditnya pun dilakukan oleh BPK.

Jadi segala macam deal-deal yang dilakukan BUMN tidak bisa mekanisme bisnis B to B seperti yang dipraktekkan oleh menteri BUMN,” tegasnya.
http://m.teropongsenayan.com/20834-f...-skandal-besar

gawat yg mulia bisa jadi korban