Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mewajibkan seluruh aparatur negara mengikuti pelatihan Revolusi Mental sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Haswan Yunaz, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan mengatakan pelatihan bagi para birokrat ini sudah dilakukan sejak program Revolusi Mental diluncurkan pada April 2015. Pelatihan ini sifatnya wajib bagi seluruh aparatur negara guna menerjemahkan program Revolusi Mental yang merupakan bagian dari Nawa Cita.


"Karena ini instruksi presiden jadi sifatnya wajib bagi aparat negara untuk mengubah prilaku para pelayan publik," jelasnya kepada CNN Indonesia, Minggu (8/11).

Menurutnya, ada tiga rumpun nilai bersumber dari Pancasila yang menjadi dasar penyusunan materi pelatihan bagi para pejabat negara, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Berbasiskan tiga rumpun nilai tersebut, Haswan berharap perubahan prilaku pelayan publik yang menjadi lebih jujur, produktif dan kreatif, serta memiliki rasa kebersamaan bisa menjadi teladan di masyarakat.

"Pelatihan revolusi mental beda dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dulu sifatnya lebih indoktrinasi. Kalau ini beda penyampaiannya karena lebih pada gerakan moral," tuturnya.

Kendati wajib sifatnya bagi pejabat publik, tetapi Haswan mengatakan tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi bagi birokrat yang tidak ikut pelatihan Revolusi Mental.

Haswan mengatakan Kemenko PMK menganggarkan Rp 149 miliar untuk mendanai program Revolusi Mental pada tahun ini. Sebagian besar anggaran atau sekitar Rp 130 triliun habis digunakan untuk sosialisi program di pelbagai jenis media. Itu belum termasuk biaya untuk mengembangkan situs www.revolusimental.go.idyang mencapai Rp 200 juta. (ags)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...volusi-mental/