Sentul -Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan anggaran ketat terhadap setiap Kementerian/Lembaga. Misalkan saja soal pemangkasan anggara perjalanan dinas. Tahun ini, pemangkasan anggaran perjalanan dinas Kementerian/Lembaga mencapai Rp 16 triliun. Hal ini kerap dikeluhkan K/L terkait.

"K/L suka mengeluh kurang anggaran belanja dinas. Kami lihat dulu penting tidaknya, kalau tidak ya tidak kami berikan. Kami tidak mau dia geser belanja yang sudah dipotong belanja dinas. Pengetatan ini jadi baseline kami untuk hitung belanja 2016," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, dalam media briefing, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2015).

Dia menjelaskan, kebijakan anggaran ketat ini telah dilakukan sejak 3-4 tahun yang lalu. Ini dilakukan agar anggaran yang dikeluarkan masing-masing K/L sesuai peruntukannya.

Menurutnya, pola anggaran yang demikian itu baik untuk menggenjot sektor lain yang lebih produktif.

"Pola belanja kita sudah bagus, kami potong anggaran belanja yang tidak produktif. Konsisten kami lakukan sejak 3-4 tahun lalu, sejak Sri Mulyani. Sekarang ini, kegiatan K/L 'lemaknya' sudah tidak banyak lagi. Tapi tidak bisa kena daging dan tulangnya (anggaran perjalanan dinas tidak dipangkas lagi), itu kontraproduktif," jelas dia.

Askolani menyebutkan, hal lain yang juga perlu dilakukan adalah pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggaran subsidi BBM ini bisa dialihkan ke sektor yang lebih prodiktif seperti pembangunan infrastruktur.

Melalui infrastruktur yang memadai akan tercipta lapangan kerja yang produktif dan pada akhirnya menekan angka pengangguran.

"Di 2014 subsidi energi mendominasi. 2015 kami kendalikan subsidi energi yang kami pikir tidak produktif. Baik subsidi BBM atau pun listrik, kami pikir banyak yang bisa mendapatkannya. Kami pindahkan setengah lebih subsidi energi, untuk belanja produktif," katanya.

Dengan begitu, kata Askolani, target utama pemerintahan Jokowi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, bisa dicapai dengan baik.

"Bagaimana kami kurangi kemiskinan, kalau kami berikan subsidi pada yang mampu. Harusnya ini yang dikritik, KIP (Kartu Indonesia Pintar) bagaimana, KIS (Kartu Indonesia Sehat) bagaimana, jadi mengingatkan pemerintah," jelas dia.

sumur tua http://finance.detik.com/read/2015/1...-suka-mengeluh

koment boss