KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menanggapi kritikan sejumlah pihak terkait penghargaan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo yang diterimanya di Istana Negara bersama sejumlah tokoh lainnya pada Kamis (13/8/2015) kemarin.

Lebu Raya mengatakan, dia tidak pernah bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan. Dia mengatakan fokus kerja untuk mengabdi kepada rakyat dan daerah.

“Dua hari sebelum menerima penghargaan, saya menerima surat dari sekretaris militer presiden yang menyebutkan bahwa negara akan memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh, salah satu adalah saya," kata Lebu Raya, saat menggelar jumpa pers dengan puluhan wartawan, di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Minggu (16/8/2015).

"Bintang jasa apa saya tidak tahu. Setelah rapat di Sekretariat Negara diketahui bahwa saya mendapat bintang jasa utama."

"Bahwa kemudian ada penghargaan itu saya tidak mengerti, tapi bagi saya tu adalah pengakuan Negara terhadap apa yang kita lakukan bersama di NTT."

Lebu Raya mengaku mengetahui adanya komentar bernada miring mengenai penghargaan etrsebut. Namun, dia menyatakan tidak akan mengembalikan penghargaan tersebut. Bagi dia, penghargaan itu sebuah pengakuan.

"Kalau orang sudah memberikan penghargaan, masa sih kita harus tolak,” kata dia lagi.

Lebu Raya menilai, jika nama Provinsi NTT dikumandangkan di Istana Negara, baginya itu adalah sesuatu yang sangat positif. Hal itu, kata dia, sama seperti kemarin, saat dia menerima penghargaan sebagai gubernur yang berhasil mengendalikan inflasi terendah di kawasan Timur Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai keliru memberikan penghargaan bintang jasa utama di bidang koperasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya karena masih banyak warga di NTT yang menderita gizi buruk dan kelaparan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD NTT, Jefry Unbanunaek dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus.

http://regional.kompas.com/read/2015...a.Gubernur.NTT

biasa pak bisanya cuma kritik saja, harap maklum
lagian kan istana sudah punya data, masak salah

"Ayo Kerja"