Pansus Pelindo II sarat pertarungan kepentingan. Kondisi itu terjadi sejak awal pembentukan pansus. Padahal, semestinya Pansus Pelindo II berjalan baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang MD3.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, pertarungan kepentingan kentara di Pansus Pelindo II. “Anggota Pansus itu semestinya independen dan profesional. Di Pansus Pelindo II sangat kelihatan tarik menarik kepentingan yang sangat kuat, antara kepentingan partai, kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya,” kata Sebastian saat dihubungi wartawan, Selasa (27/10/2015).

Selain menjadi kepentingan kelompok, menurut Sebastian, Pansus Pelindo II juga diduga menjadi arena kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, hampir semua pansus yang dibentuk DPR berakhir tanpa kejelasan. Bahkan anggotanya hanya bersemangat diawal, namun berakhir tanpa klimaks.

“Seharusnya anggota Pansus itu tidak membawa kepentingan pribadi, harus profesional, independen dan sungguh-sungguh. Kalau dia membawa kepentingan pribadi, lambat laun tetap akan ketahuan mengingat ada kontrol media dan publik,” kata dia.

Hal senada dikatakan peneliti Formappi Lucius Karus. Lucius mengatakan, Pansus Pelindo II tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal buat pemerintah, khususnya bagi penegak hukum. Sebab, Pansus Pelindo II terkesan sebagai kepentingan segelintir kelompok dan didasari ketidaksukaan partai politik tertentu.

“Jika pembentukan Pansus dilatari oleh semangat kepentingan politik semata, Pansus hanya akan menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya.” ujar Lucius.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...tingan-pribadi

Lazimnya di sebuah perusahaan, dana pensiun digunakan sebagai bekal bagi para karyawan yang telah memasuki masa purna tugas alias pensiun. Hampir seluruh perusahaan besar memiliki program pensiun. Ada yang dikelola sendiri, tapi banyak juga yang melibatkan pihak ketiga seperti bank, asuransi maupun di reksadana.

Nah, soal program dana pensiun ini, kini muncul ribut-ribut di internal karyawan JICT. Muasalnya terkait penggunaan dana pensiun oleh sekelompok karyawan untuk kepentingan politik dan pribadi mereka.

Di JICT program dana pensiun ini dikenal dengan sebutan Program Tabungan Investasi (PTI). Dana ini diberikan oleh perusahaan dari laba yang disisihkan untuk kepentingan pensiun karyawan. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan, dana PTI di JICT tidak dikelola oleh perusahaan atau lembaga keuangan sebagai pihak ketiga, melainkan oleh koperasi karyawan JICT.

Program PTI ini mulai berlaku terhitung 1 Juli 2009. Sampai akhir tahun lalu, dana yang terkumpul di PTI kira-kira sudah sampai 10 juta dolar amrik, atau lebih dari 100 miliaran rupiah.

Duit jumbo itu kini sedang jadi sorotan. Kabar yang beredar, SP JICT yang kini gegap gempita ingin menjatuhkan RJ Lino itu menggunakan duit PTI buat bayarin demo, bayar pengacara dan sogok sana-sini.

Miliaran rupiah duit PTI pun sudah menguap untuk membiayai sahwat politik bos-bos SP yang kini makin populer itu.

Darimana SP mampu bayar pengacara sekelas Malik Bawazier yang tarif per jamnya puluhan juta itu. Gratis? Jaman sekarang tak ada lagi makan and bobok siang gratis boss…

Buat ongkos ke DPR, bikin demo ke KPK, bayar demonstran bayaran duitnya darimana? Siapa cukongnya?

Ribut-ribut soal menguapnya dana PTI belakangan dah jadi omongan setiap karyawan JICT. Apalagi ketua SP Nova Hakim menolak permintaan audit dana JICT yang diminta karyawan.

Penolakan tanpa dasar itu membuat rumor makin sedap beredar di kalangan karyawan. Terlebih lagi pengelola koperasi karyawan seperti Firmansyah, juga merangkap jadi sekjen SP JICT.

Jika memang Nova dan pasukan SP-nya seorang nasionalis- seperti kampanyenya untuk menjatuhkan RJL- mestinya dengan senang hati mereka menerima permintaan audit dana PTI itu. Toh fungsi dan tujuan dibentuknya SP adalah memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan karyawan, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi apalagi partai politik.

Seperti apa kelanjutan kisah nan menyedihkaan tentang penyelewengan dana PTI JICT? Pastinya kasus ini akan membuat karyawan di JICT makin pusing. Setelah seisi perusahaan diobok2 oleh SP dengan mengundang pihak-pihak luar, kini para karyawan terancam kehilangan dana pensiun mereka karena digunakan untuk membiayai kepentingan politik dan tebar pesona para petinggi SP….

Sumber : https://pelindo.wordpress.com/2015/1...-bayarin-demo/

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, kondisi perpolitikan di DPR saat ini sedang kacau-balau. Sehingga tak mengherankan DPR mengerjakan di luar tugasnya seperti membentuk Pansus Pelindo II.

"Ini membuktikan DPR sekarang jauh lebih buruk dari DPR sebelumnya. Anggota DPR sekarang kalibernya telah merosot," ujar Arbi Sanit di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Arbi Sanit, karena kemampuan praktisi DPR lebih rendah maka untuk kelihatan kerja maka dengan gampang
membentuk pansus seperli Pelindo II. Selain itu, pemilu menyiapkan dan tidak mempunyai calon kriteria integritas, kemampuan dan visinya.

"Karena anggota DPR tak punya visi, makanya ada pansus terus menerus. Pansus yang tidak relevan juga dibuat-buat. Ini akan mengebiri lembaga DPR sendiri," katanya.

DPR, kata Arbi, tidak memiliki kriteria pengorbanan bagi rakyat. Padahal seorang pemimpin atau politisi harus mau berkorban demi kepentingan rakyat banyak.

Menurutnya, Pansus Pelindo II terjadi karena kontroversi saat RJ Lino dikritik oleh Menko Maritim Rizal Ramli. Karena gak jelas, DPR langsung ambil posisi untuk segera membentuk Pansus.

"Saat ada ruang politik bagi DPR maka mereka langsung buat pansus. Padahal, mereka tidak tahu bahwa dibalik ini
semua DPR melawan Presiden. Politik pemilu dibangkitkan dan dipanaskan kembali," katanya.

Perlawanan kepada Presiden justru dilakukan oleh partai pengusungnya sendiri. Arbi juga tidak habis pikir tujuan dari pansus itu apakah mau mengganti presiden atau hanya permainan politik.

Menurutnya, ada semacam kekacauan politik sekarang ini. PDIP yang notabene menjadi motor pendukung pemerintah malah berusaha membuat pansus-pansus yang bermuara menekan pemerintah.

Hal itu disebut Arbi karena kegalauan sistem politik saat ini. Kalau dilihat permainan Pansus Pelindo II patut diselidiki apakah pansus itu bermuara ke pemakzulan.

"Harus jelas. Apakah gertak-gertak saja dan menunjukkan membongkar sesuatu kepada publik. Pansus juga gak jelas apakah hanya sampai kesimpulan saja atau sampai ke pernyataan
pendapat," ucapnya.

"Apakah pansus itu menjatuhkan presiden, atau permainan menghabiskan energi dan pansus saja. Atau PDIP dan partai lainnya hanya bikin pencitraan. Cari panggung," tambahnya lagi.

Sumber : http://sp.beritasatu.com/home/pansus...-di-dpr/100093

Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino menyayangkan pihak yang mengkritik langkah Pelindo II dalam melakukan perpanjangan kontrak dengan perusahaan asing Hutchinson Port Holding.

Lino menilai, pihak yang mengkritik hanya melihat dan mengkaji data dari satu pihak, tanpa membandingkan dengan data dari pihak Pelindo.
‎
“Selama ini informasi yang didapat semua dari serikat pekerja, semua orang enggak pernah nanya kepada kita,” kata Lino dalam acara Primetime News Metro Tv, Kamis (5/11/2015).

Oleh karena itu, Lino meminta agar pihak yang mengkritik, seperti Menko Maritim Rizal Ramli dan Pansus Pelindo II untuk mengkaji data yang dikeluarkan oleh PT Pelindo II.

Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino menyayangkan pihak yang mengkritik langkah Pelindo II dalam melakukan perpanjangan kontrak dengan perusahaan asing Hutchinson Port Holding.

Lino menilai, pihak yang mengkritik hanya melihat dan mengkaji data dari satu pihak, tanpa membandingkan dengan data dari pihak Pelindo.
‎
“Selama ini informasi yang didapat semua dari serikat pekerja, semua orang enggak pernah nanya kepada kita,” kata Lino dalam acara Primetime News Metro Tv, Kamis (5/11/2015).

Oleh karena itu, Lino meminta agar pihak yang mengkritik, seperti Menko Maritim Rizal Ramli dan Pansus Pelindo II untuk mengkaji data yang dikeluarkan oleh PT Pelindo II.

Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/read/...unya-data-dari