RMOL. Utang Indonesia segera bertambah. Siang tadi Presiden Jokowi menerima Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Jin Liqun yang datang untuk menawarkan pinjaman pembangunan infrastruktur. Gayung bersambut, pihak pemerintah menyatakan akan menerima utangan itu.

AIIB adalah lembaga pembiayaan asal China. Lembaga ini mirip dengan IMF, tapi hanya fokus memberikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur.

Jin Liqun bersama rombongan tiba di Komplek Istana sekitar pukul 11.30 siang. Presiden Jokowi menerima mereka di Istana Merdeka.‎ Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri PPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said.‎ Satu jam kemudian, pertemuan selesai.

Liqun mengaku sangat senang dengan pertemuan itu. Apalagi, pembicaraan dengan pemerintah Indonesia berlangsung sangat baik.

‎‎"AIIB berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kami juga sangat senang melihat pertumbuhan ekonomi yang pesawat di bawah Presiden (Jokowi)," katanya.

‎Belum ada kepastian jumlah pinjaman yang diberikan. Namun, pinjaman yang akan diberikan sepertinya cukup besar. Setelah pertemuan itu, AIIB meminta daftar proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Indonesia.

"Ini sesuatu yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi, nanti ada daftar proyek yang dapat didamai oleh AIIB," katanya.

Adapun proyek infrastruktur yang bisa didanai antara lain meliputi sektor energi, transportasi, pasokan air, jalan, dan jalur kereta dan yang lainnya. Alasannya, kelompok infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan semua masyarakat.

"Kami belum bisa untuk memberikan informasi detailnya,Tapi kami janjikan bisa mencakup berbagai area, ‎misalnya energi, listrik, transportasi, pasokan air, pembangunan jalan, dan pembangunan kota. Kami akan menanangani hal-hal yang penting untuk negara Anda," tandasnya.

Pemerintah kegirangan dengan tawaran ini. Pemerintah pun siap untuk segera menyaipakn daftar proyek infrastruktur yang diminta AIIB.

"Ya mereka siap (menberikan pinjaman), yang penting kita siapkan daftarnya," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro di Istana Kemerdekaan, Rabu (4/11).

Kepala Bappenas Sofyan Djalil bahkan memastikan, daftar proyek yang diminta AIIB sudah disiapkan dengan matang. Proyeknya meliputi pembangkit listrik, pelabuhan, bandara. Proyek-proyek yang diserahkan meliputi proyek kerja sama pemerintah swasta (public private partnership/PPP) dan juga proyek BUMN.

"‎Di samping project PPP, juga AIIB bisa membiayai pinjaman langsung ke BUMN tanpa jaminan kepada pemerintah," ujar Sofyan.

Proses peminjaman ini akan dimulai Januari. Diharapkan pada kuart‎al III-2016, pinjaman tersebut sudah bisa dicairkan. "Mereka siap berikan pinjaman pertama kuartal‎ III. Karena itu, (persiapan) kita lebih cepat lebih baik," kata Sofyan.[dem]

http://ekbis.rmol.co/read/2015/11/04/223328/IMF-China-Tawarkan-Pinjaman,-Utang-Indonesia-Makin-Bengkak-



Dananya ada tinggal kita mau utang atau nggak








Jokowi-JK Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin RI


Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.

Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.

"Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).

Lebih jauh kata Tjahjo, Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," tutur dia.

Pernyataan Tjahjo ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengamat dan analis yang mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program di bidang ekonomi.

Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.

Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh.

Sayangnya, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri mengapresiasi visi misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu.

"Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain," ujarnya.

Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri. (Fik/Nrm)

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2057851/jokowi-jk-pastikan-tolak-utang-luar-negeri-jika-pimpin-ri



Jokowi Ingkar Janji Lagi: Selama 6 Bulan Hutang Indonesia Naik 31,6 T

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi berbohong kepada publik. Hal itu sebagaimana terbukti dari janji Jokowi untuk tidak berhutang yang disampaikan saat kampanye dan pada kenyataannya Jokowi menambah hutang 31, 6 Triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan.

Saat masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Jokowi berjanji untuk tidak belanja berlebihan.

“Pembekuan belanja, tidak perlu belanja terlalu over. Artinya uang yang ada ini dibelanjakan, uang yang ada saja yang dibelanjakan,” ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/8) tahun lalu.

Setelah terpilih di kampanye, Jokowi sapaan akrabnya kembali menegaskan janjinya tidak akan menambah utang.

“Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang,” ujarnya kala itu, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online (19/4).

Sedangkan untuk pembayaran utang yang semakin menumpuk, Jokowi menjawab dengan enteng.

“Kalau utang ya dibayar.”

Lain dulu lain sekarang, kini utang luar negeri pemerintah justru mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan utang luar negeri pemerintah lebih tinggi dibandingkan kenaikan utang swasta. Selama lima bulan Jokowi – JK memimpin negara, utang luar negeri pemerintah melonjak tajam. Hal ini terlihat dari data statistik utang luar negeri yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2014 tercatat USD 127,3 miliar atau setara dengan Rp 1.676 triliun. Posisi terakhir utang luar negeri pemerintah atau per Januari 2015 sebesar USD 129,7 miliar setara Rp 1.710 triliun. Terjadi kenaikan sekitar USD 2,4 miliar setara Rp 31,6 triliun.

Berikut rincian dan penjelasan utang luar negeri pemerintah, dari analisis Merdeka Online (19/4).

1. Utang luar negeri Indonesia Rp 3.940 triliun

Per Januari 2015, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 298,6 miliar atau setara dengan Rp 3.940 triliun. Angka utang ini meroket jika dibandingkan posisi per Desember 2014 yang hanya USD 292,6 miliar atau setara dengan Rp 3.860 miliar.

Angka utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah bersama Bank Indonesia USD 135,7. Sedangkan utang luar negeri swasta sebesar USD 162,9 miliar.

Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi.

2. Utang luar negeri pemerintah tembus Rp 1.710 triliun

Utang luar negeri pemerintah Jokowi -JK per Januari 2015 mencapai USD 129,7 miliar atau setara dengan Rp 1.710 triliun. Angka utang pemerintah ini naik USD 5,9 miliar atau setara dengan Rp 78 triliun jika dibandingkan Desember tahun lalu yang hanya USD 123,8 miliar atau Rp 1.632 triliun.

Jika melihat selama 5 bulan pemerintahan Jokowi – JK, data utang pemerintah ini berjalan naik turun. Per November 2014, utang luar negeri pemerintah tercatat USD 127,3 miliar. Utang sempat turun di Desember menjadi USD 123,8 miliar namun kembali naik menjadi USD 129,7 miliar per Januari.

Data Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebut meningkatnya utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh penerbitan Global Bond Pemerintah sebesar USD 4,0 miliar.

3. Utang swasta tumbuh melambat

Utang luar negeri swasta tumbuh melambat di Januari 2015 ini. Utang luar negeri swasta tercatat USD 162,9 miliar dan hanya naik tipis dibanding Desember tahun lalu yaitu USD 162,8.

Kalau melihat data selama pemerintahan Jokowi – JK, utang luar negeri swasta naik tipis cenderung stagnan. Utang luar negeri swasta di November 2014 tercatat USD 160,9 miliar. Kemudian utang naik di Desember menjadi USD 162,8 miliar. Per Januari 2014, utang swasta hanya naik tipis menjadi USD 162,9 miliar.

http://suarajakarta.co/news/politik/jokowi-ingkar-janji-lagi-selama-6-bulan-hutang-indonesia-naik-316-t/



Jokowi Tambah Utang Negara Rp 100 Triliun dalam Sebulan


Rimanews – Utang pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di awal tahun 2015. Pada Januari 2015, utang pemerintah mencapai Rp 2.702,29 triliun. Jumlah utang pemerintah pada Januari 2015 itu berarti bertambah hampir Rp 100 triliun, dibandingkan utang per akhir Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp 2.604,93 triliun.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, Kamis (26/2/2015), total utang sebesar Rp 2.702,29 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 681,27 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 2.021,02 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi per Desember 2014, porsi SBN mengalami lonjakan cukup signifikan. Per Desember 2014, posisi SBN hanya sebesar Rp 1.931,22 triliun, sementara pinjaman sebesar Rp 673,71 triliun.
Jepang tercatat sebagai negara pemberi pinjaman terbesar dengan nominal sebesar Rp 337,82 triliun atau 31,9 persen. Negara pemberi utang terbesar lainnya masing-masing Perancis sebesar Rp 24,70 triliun (3,6 persen), dan Jerman sebesar Rp 20,47 triliun (3 persen). Sementara Bank Dunia masih tercatat sebagai lembaga multilateral pemberi utang terbesar hingga Rp 176,86 triliun atau 26 persen.
Kementerian Keuangan menegaskan, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dalam hal ini APBN, yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang juga merupakan konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit.

http://m.ekonomi.rimanews.com/keuangan/read/20150226/198509/Jokowi-Tambah-Utang-Negara-Rp-100-Triliun-dalam-Sebulan




Pertumbuhan Ekonomi yang Diklaim Bagus Gagal Atasi Jebakan Utang
Indonesia Sudah Tak Mampu Bayar Utang


JAKARTA – Pemerintah semestinya berani jujur mengungkapkan bahwa negara sudah sangat berat menanggung beban utang dan kesulitan untuk membayar kembali pinjaman yang kini hampir mencapai 4.000 triliun rupiah.

Terbukti stok utang RI tidak pernah berkurang, dan pada tahun ini untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang lama, pemerintah mesti menarik utang baru berupa surat berharga negara (SBN) sekitar 460 triliun rupiah.

Itu berarti, pertumbuhan ekonomi yang selalu diklaim mengesankan, ternyata tidak berkualitas karena gagal mengurangi stok utang sejak penerbitan obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998.

Apalagi, kian melemahnya kurs rupiah, hingga menjadi 13.242 rupiah per dollar AS pada penutupan perdagangan Jumat (13/3), bakal makin menambah beban utang luar negeri pemerintah. Ironisnya, pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas mengenai strategi pengembalian utang tersebut.

Kondisi seperti itu jika terus didiamkan, bukan mustahil akan mendorong Indonesia ke dalam krisis utang yang lebih parah ketimbang Yunani.

Demikian diungkapkan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, M Nafik, saat dihubungi, Jumat (13/3). Nafik mengatakan dengan jumlah utang yang pada akhir 2014 mencapai 292,6 miliar dollar AS atau menjadi sekitar 3.874 triliun rupiah dengan kurs jual 13.242 rupiah per dollar AS, beban pemerintah bakal bertambah untuk menanggulanginya.

“Dengan jumlah utang sebesar itu sebenarnya sulit bagi pemerintah untuk membayarnya. Apalagi pendapatan dari ekspor masih defisit, sehingga tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk membayarnya dengan utang baru,” papar dia.

Nafik menambahkan kian membumbungnya jumlah utang Indonesia juga mencerminkan pemerintah tidak punya cara lain untuk menutup utang tersebut, kecuali dengan cara kembali menambah utang.

“Ini terjadi karena meningkatnya defisit transaksi berjalan akibat pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagian besar diperoleh dari impor. Selain itu, pengalihan APBN untuk sektor produktif juga tidak mampu menghasilkan surplus untuk menutup utang tersebut,” jelas dia.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kalangan mengharapkan Presidan Joko Widodo segera menyadari bahwa pesoalan besar bangsa Indonesia adalah korupsi masa lalu, yakni skandal BLBI, yang direkayasa menjadi utang negara sehingga harus dibayar oleh pajak rakyat.

Rekayasa utang sejak 1998 itu merupakan biang membengkaknya utang negara yang kini mencapai hampir 4.000 triliun rupiah. Meski begitu, beban skandal utang BLBI yang memiskinkan negara itu hingga pergantian lima presiden RI hanya dialihkan kepada generasi mendatang tanpa ada penindakan hukum yang tegas dan tuntas terhadap pengemplang dana talangan perbankan itu.

Sementara itu, berdasarkan laporan Bank Indonesia, rasio utang luar negeri terhadap ekspor barang dan jasa atau debt service ratio (DSR) kuartal IV/2014 tercatat 46,2 persen. Perkembangan itu dinilai tidak sehat karena meningkatkan risiko gagal bayar di tengah penerimaan ekspor yang jeblok.

Meskipun menurun dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya yang tercatat 46,4 persen, DSR kuartal IV/2014 masih dalam tren menanjak. Pada periode sama tahun sebelumnya, DSR masih tercatat 41,3 persen.

Laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah utang jatuh tempo pada 2015 mencapai 108 triliun rupiah. Guna memenuhinya, pemerintah akan menerbitkan SBN sebesar 451,8 triliun rupiah.

Masalah Struktural

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini, menilai hingga kini dampak pelemahan rupiah belum cukup signifikan karena masih ada modal portofolio yang masuk kas negara, namun transaksi berjalan saat ini berada pada posisi defisit.

“Pemerintah jangan mengatakan situasi ini aman-aman saja tanpa melakukan tindakan, sebab masalahnya bersifat struktural,” ungkap dia.

Didik mengatakan defisit terjadi karena melemahnya harga komoditas primer yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu segera mengatasi permasalahan ekspor melalui penguatan sektor industri pengolah bahan mentah. “Impor kita banyak karena industri kita itu mati, banyak terguncang, dan kita tidak punya kebijakan industri yang cukup,” papar dia.

Menurut Didik, dalam beberapa bulan ke depan pemerintah perlu segera memperkuat sektor industri dengan membenahi iklim usaha dalam negeri. “Kita ini para ekonom tahu masalah strukturalnya dan itu secara sistematis harus bisa diselesaikan. Harus ada paket yang clear dari pemerintah untuk selesaikan ini,” ujar dia. SB/ers/WP


http://www.koran-jakarta.com/?29284-indonesia%20sudah%20tak%20mampu%20bayar%20utang



















































Verified thread ini mengandung hate speech untuk seorang pendusta