Jakarta -Defisit anggaran yang melebar, karena rendahnya penerimaan pajak, membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir. Dua opsi yang hanya bisa dilakukan pemerintah adalah dengan penambahan utang atau pemangkasan belanja.

Proyeksi terburuk pelebaran defisit anggaran akan melebar ke 2,6%. Meskipun masih di bawah ketentuan undang-undang (UU) yakni 3%, namun posisi ini jauh dari asumsi dalam APBN P 2015 yang sebesar 1,9%.

"Pemerintah pasti bisa menjaga di bawah 3%. Tapi konsekuensinya tetap akan ada penambahan utang atau pemangkasan belanja," ungkap Kepala Ekonom BCA David Sumual kepada detikFinance, Kamis (5/11/2015)

Pemangkasan belanja bukanlah hal baru. Langkah ini sudah pernah diambil sejak pemerintah sebelumnya dalam pengendalian defisit anggaran. Pemerintah bisa menginventarisir bebeapa pagu belanja yang ‎dirasa bisa ditunda penggunaannya, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Belanja bisa dipotong. Pasti ada bagian belanja yang nggak perlu, termasuk PMN," tegasnya.

Opsi selanjutnya adalah dengan penambahan utang. Dalam persoalan ini pemerintah harus berhati-hati, David menyarankan agar arah penarikan utang difokuskan ke multilateral. Misalnya Bank Dunia atau Asian Development Bank (ADB) dan sejenisnya.

"Paling tidak, pemerintah tidak bisa mengandalkan SBN, diharapkan seharusnya lembaga multilateral," kata David.

Bila pemerintah menarik dari pasar, dikhawatirkan investor akan mematok yield (imbal hasil) tinggi. Sehingga akan memberatkan pemerintah dalam pembayaran cicilan dan utang.

"Sebenarnya, takutnya mempengaruhi yield apalagi permintaan mendadak. Mereka akan hitung," pungkasnya.

sumur tua http://finance.detik.com/read/2015/1...ngkas-anggaran

koment boss