Merdeka.com - Direktur Investigasi dan
Advokasi Forum Indonesia Transparansi
Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi
menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan
warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun.
Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri
selama pemerintahan SBY.
"Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar
Rp 2.532 triliun," kata Uchok dalam acara
diskusi bertajuk 'Implikasi ekonomi politik
utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan
anak cucu bangsa', di Galery Cafe, Jakarta,
Senin (29/9).
Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin
melunasi utang yang begitu besar itu setiap
warga negara dapat dikenakan beban
sebesar Rp 10.042.659.
Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan
bahwa kenaikan utang pada pemerintahan
SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157
triliun.
"Karena setiap tahun APBN selalu defisit,
setiap tahun juga Indonesia harus mencari
pinjaman untuk menutupi defisit," ucapnya.
Uchok pun menilai di masa pemerintahan
mendatang, pemerintah harus mengurangi
pengeluaran anggaran yang dinilai tidak
produktif. Hal itu dilakukan guna menutup
defisit APBN.
"Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang
atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti
anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan
dinas, belanja operasional, makan minum
untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau
dihilangkan tiap kementerian," tutupnya.
sumber : http://m.merdeka.com/peristiwa/lengs...2-triliun.html

Sekarang 4.376 triliun rupiah
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia
(BI) mencatat jumlah utang luar negeri
yang ditarik swasta dan pemerintah pada
Juli 2015 sebesar US$ 303,7 miliar atau
mencapai Rp 4.376,3 triliun (kurs terkini Rp
14.410/US$). Angka tersebut turun 3,7
persen dibandingkan dengan posisi bulan
yang sama tahun lalu atau year on year
(yoy ).
Statistik BI menunjukkan perlambatan
pertumbuhan utang luar negeri (ULN)
terjadi pada sektor swasta maupun sektor
publik, yang masing-masing posisinya
sebesar US$169,2 miliar dan US$ 134,5
miliar.
Pada sektor swasta, penarikan ULN tumbuh
sebesar 6,7 persen (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan pertumbuhan bulan
sebelumnya 9,7 persen.
Sementara untuk ULN sektor publik tercatat
hanya tumbuh 0,3 persen atau melambat
dibandingkan dengan pertumbuhan Juni
yang sebesar 2,2 persen.
Kepala Departemen Statisik BI, Hendy
Sulistyowati menjelaskan perlambatan
penarikan ULN swasta yang lebih besar
dipicu oleh perlambatan ekonomi nasional.
Menurutnya, perlambatan ini sebagian
besar disebabkan oleh menurunnya utang
dagang yang mencerminkan melambatnya
pembangunan.
"Karena kebanyakan utang swasta itu kan
buat modal pembangunan, kalau itu
melambat berarti juga ada implikasi
perlambatan pembangunan," jelas Hendy di
Jakarta, Jumat (18/9).
Kendati melambat, Hendy mengatakan
sebagian besar ULN yang ditarik swasta
merupakan pinjaman jangka panjang, yakni
sebesar 76,1 persen atau mencapai US$
127 miliar.
Hal ini mengindikasikan bahwa utang-utang
tersebut masih digunakan untuk modal
produksi.
"Melihat kondisinya yang sebagian besar
adalah utang jangka panjang, sebetulnya
perlambatan pertumbuhan ULN ini tak perlu
dikhawatirkan. Apalagi, penggunaan ULN
ini sebagian besar juga masih digunakan
untuk produktivitas juga," tuturnya.
Lebih rinci Hendy menjelaskan, sebagian
besar ULN swasta saat ini terkonsentrasi di
sektor keuangan, industri pengolahan,
pertambangan, serta listrik, gas dan air
bersih. Pangsa ULN keempat sektor
tersebut terhadap total ULN swasta,
ungkapnya, mencapai 76,1 persen.
"Karena perannya yang sangat penting bagi
perekonomian, ke depan kami juga akan
terus memantau ULN swasta agar hal itu
dapat berperan secara optimal dalam
mendukung pembiayaan pembangunan
tanpa menimbulkan risiko yang dapat
memengaruhi stabilitas makroekonomi,"
tutur Hendy.
Sumber : http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20...per-juli-2015/

wkwkwkw ini baru bisa di bayar pake kepalanya panastak ,
kalau utang sby hanya utang sekedar menutup defisit yg biasa di lakukan negara lain ,
kalau utang sekarang namanya ambisius nya Kodok
HANCUR,
Kalau kena hate speech Inalillah