KBRN, Jakarta : Pakar pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono menilai ‘aneh’ dengan proses politik dan manajemen pemerintahan di internal Kabinet Kerja.

Keanehan itu terkait dengan keterkejutan Presiden Joko Widodo setelah menemukan sejumlah peraturan menteri yang berdampak pada masyarakat luas. Lantas Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri saling berkoordinasi terlebih dahulu di rapat terbatas (Ratas) sebelum menerbitkan peraturan menteri (Permen).

“Menurut saya aneh ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif manajemen pemerintahan, kalau ini keluar sudah setahun, itu proses politik yang terlambat dan menggelikan. Ini kan tata kelola negara yang paling tinggi,” kata Teguh Yuwono, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (3/11/2015).

Seharusnya menteri koordinator memahami persoalan internal. Dirinya khawatir yang terjadi sesungguhnya adalah kompetisi antar menteri yang tidak sehat dan ada semacam negara di dalam negara. Semestinya ketidaksinkronan di dalam kelola pemeritahan tidak boleh terjadi.

“Kasus ini tidak pernah terjadi di era sebelumnya baik Susilo Bambang Yudhoyono dan orde baru. Itu menunjukan persoalan manajerial menjadi persoalan serius di pemerintahan kita.”

Menurut dia, ada dua faktor penyebab ketidakkompakan di internal pemerintahan. Pertama adalah antar menteri di kabinet tidak kompak dan kedua adalah intelijen negara yang lemah sehingga konflik internal terus berkembang dan menjadi persoalan yang tidak produktif.

Selain itu, Presiden Joko Widodo yang gemar ‘blusukan’ dan tidak betah berlama-lama duduk di kantor, tidak mungkin memeriksa seluruh dokumen. Oleh karena itu, harus ada pejabat negara entah dari menko atau staf kepresidenan yang menfilter surat-surat yang masuk.

“Kalau saling bertabrakan dan bersaing tidak sehat, di mana menko? Tidak mungkin semua ditangani presiden.”

Sebelumnya, masyarakat juga dibuat heboh soal Perpres 39 Tahun 2015 tentang tunjangan uang muka kendaraan bermotor pejabat negara. Presiden Joko Widodo mengaku tidak mengetahui Perpres itu kendati telah ditandatanganinya.

“Dulu ada Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengenai kenaikan tunjangan mobil dinas. Itu kan fatal, di tingkat internal belum selesai dibahas tetapi sudah diketahui publik,” ujarnya.


Sumber: http://www.rri.co.id/post/berita/215353/nasional/kabinet_tak_kompak_pakar_ini_aneh_dan_menggelikan.html