JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menantang DPRD DKI agar membuat Pansus pengadaan UPS dan melaporkannya ke KPK.

Jika hanya membuat Pansus pembelian lahan RS Sumber Waras, DPRD DKI dinilai berat sebelah. Sebab, DPRD DKI tidak pernah membentuk pansus untuk kasus yang melibatkan anggota DPRD DKI.

"DPRD yang berat sebelah karena hanya bikin Pansus RS Sumber Waras. Harusnya DPRD buat pansus UPS dan anggaran siluman juga, dong," ujar Febri saat dihubungi, Senin (2/11/2015).

"Berani enggak mereka laporkan LHP BPK terkait kasus UPS ke KPK?" tanya Febri.

Meski menyadari penanganan kasus dugaan korupsi UPS sudah dilakukan oleh polisi dan sudah ada dua tersangka yang mulai disidang, Febri mengaku tidak puas. Dia menilai, harusnya ada lebih banyak orang yang terlibat.

"Meski terdakwa sudah disidang, tapi hanya dua orang yg saja. Padahal ada dugaan yg terlibat lebih dari dua orang, baik dari pengusaha atau juga dari DPRD DKI Jakarta sendiri," ujar Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mempertanyakan ICW yang dianggapnya telah berpihak kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang telah dilaporkan ke KPK.

Sumber

Taufik : Kaing...kaing...kaing......