Lazimnya di sebuah perusahaan, dana pensiun digunakan sebagai bekal bagi para karyawan yang telah memasuki masa purna tugas alias pensiun. Hampir seluruh perusahaan besar memiliki program pensiun. Ada yang dikelola sendiri, tapi banyak juga yang melibatkan pihak ketiga seperti bank, asuransi maupun di reksadana.

Nah, soal program dana pensiun ini, kini muncul ribut-ribut di internal karyawan JICT. Muasalnya terkait penggunaan dana pensiun oleh sekelompok karyawan untuk kepentingan politik dan pribadi mereka.

Di JICT program dana pensiun ini dikenal dengan sebutan Program Tabungan Investasi (PTI). Dana ini diberikan oleh perusahaan dari laba yang disisihkan untuk kepentingan pensiun karyawan. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan, dana PTI di JICT tidak dikelola oleh perusahaan atau lembaga keuangan sebagai pihak ketiga, melainkan oleh koperasi karyawan JICT.

Program PTI ini mulai berlaku terhitung 1 Juli 2009. Sampai akhir tahun lalu, dana yang terkumpul di PTI kira-kira sudah sampai 10 juta dolar amrik, atau lebih dari 100 miliaran rupiah.

Duit jumbo itu kini sedang jadi sorotan. Kabar yang beredar, SP JICT yang kini gegap gempita ingin menjatuhkan RJ Lino itu menggunakan duit PTI buat bayarin demo, bayar pengacara dan sogok sana-sini.

Miliaran rupiah duit PTI pun sudah menguap untuk membiayai sahwat politik bos-bos SP yang kini makin populer itu.

Darimana SP mampu bayar pengacara sekelas Malik Bawazier yang tarif per jamnya puluhan juta itu. Gratis? Jaman sekarang tak ada lagi makan and bobok siang gratis boss…

Buat ongkos ke DPR, bikin demo ke KPK, bayar demonstran bayaran duitnya darimana? Siapa cukongnya?

Ribut-ribut soal menguapnya dana PTI belakangan dah jadi omongan setiap karyawan JICT. Apalagi ketua SP Nova Hakim menolak permintaan audit dana JICT yang diminta karyawan.

Penolakan tanpa dasar itu membuat rumor makin sedap beredar di kalangan karyawan. Terlebih lagi pengelola koperasi karyawan seperti Firmansyah, juga merangkap jadi sekjen SP JICT.

Jika memang Nova dan pasukan SP-nya seorang nasionalis- seperti kampanyenya untuk menjatuhkan RJL- mestinya dengan senang hati mereka menerima permintaan audit dana PTI itu. Toh fungsi dan tujuan dibentuknya SP adalah memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan karyawan, bukan memperjuangkan kepentingan pribadi apalagi partai politik.

Seperti apa kelanjutan kisah nan menyedihkaan tentang penyelewengan dana PTI JICT? Pastinya kasus ini akan membuat karyawan di JICT makin pusing. Setelah seisi perusahaan diobok2 oleh SP dengan mengundang pihak-pihak luar, kini para karyawan terancam kehilangan dana pensiun mereka karena digunakan untuk membiayai kepentingan politik dan tebar pesona para petinggi SP….

Tunggu kisah lanjutannya bosss!!!