Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA menggelar survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. LSI menyimpulkan Jokowi memerlukan menteri utama.

"Hasilnya, mayoritas publik yaitu sebanyak 64,63% menyatakan bahwa Jokowi memerlukan menteri utama. Hanya sebesar 31,71% yang menyatakan tidak setuju. Sisanya tidak menjawab atau tidak tahu," kata peneliti LSI, Dewi Arum, dalam konferesi pers hasil survei dan analisis survei nasional di kantor LSI di Jl Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (29/10/2015).

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 Oktober 2015 dengan metode multistage random sampling. Survei ini melibatkan 600 orang responden dari 33 provinsi. Margin error survei ini kurang lebih 4%.

Survei ini juga menunjukkan baik responden laki-laki maupun perempuan mendukung adanya menteri utama dengan angka berturut-turut 65,22% dan 63,89%. Survei ini mencoba menjangkau responden dari beragam segmen ekonomi. Secara keseluruhan, dari segmen kelas menengah-bawah hingga kelas atas mendukung adanya menteri utama dengan angka di atas 50%.

Selain itu responden juga berasal dari berbagai tingkat pendidikan. Angka dukungan kesemuanya di atas 50%. Dukungan paling tinggi berasal dari tingkat pendidikan yang pernah kuliah, yaitu sebanyak 80,00%.

"Dari survei ini nama Menkopolhukham Luhut Binsar Pandjaitan menempati peringkat satu sebagai orang yang pabtas ditunjuk menjadi menteri utama. Luhut mendapatkan angka 52,30%. Di tempat selanjutnya ada Wapres Jusuf Kalla (14,30%), Rini Soemarno (9,80%), Rizal Ramli (8,70%) dan sisanya nama lain serta pilihan tidak tahu/tidak jawab," kata Dewi Arum.

Wacana menteri utama sempat muncul ketika Prabowo Subianto menjadi capres di tahun 2014 lalu. Ketika itu Prabowo beremcama menunjuk Aburizal Bakrie sebagai menteri utama jika dirinya terpilih sebagai presiden.

Ada empat alasan yang mendasari dukungan publik terhadap wacana menteri utama. Pertama, merosotnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK di tahun pertama. Dari lima sektor kehidupan, ada empat sektor yang mendapatkan nilai merah, yaitu bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial. Lewat survei LSI ini, sektor keamanan saja yang mendapatkan nilai biru (di atas 50%).

Alasan kedua adalah memburuknya citra partai politik pendukung. Kasus Rio Patrice Capella yang menjabat Sekjen Partai Nasdem adalah salah satunya. Termasuk blunder PDI-P yang sempat mewacanakan revisi UU KPK. Ketiga, belum solidnya kerja di kementerian Kabinet Kerja. Perdebatan Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla soal listrik 35 ribu watt dan pedebatan soal pembelian pesawat Garuda antara Rizal Ramli dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Terakhir, penyelesaian tragedi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Di akhir paparannya, Dewi Arum mengungkapkan bahwa ide menteri utama adalah semata-mata usulan kepada pemerintah demi penguatan koordinasi kerja pemerintah.

"Yang penting jangan sampai, dengan adanya menteri utama ini justru membawa kericuhan atau riak-riak baru. Memang masih ada menteri-menteri koordinator dan wakil presiden yang lewat jabatannya masih dapat memaksimalkan kerja," pungkasnya.
(van/van)