JAKARTA - Pengamat politik dari Indonesia Public Policy Institute (IPPI),Agung Suprio memperingatkan kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih cepat dari kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat jangan dijadikan ajang pencitraan semata.

Apalagi ada tayangan di televisi yang memperlihatkan Presiden Jokowi menelefon Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan untuk menanyakan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan.

"Jika tayangan percakapan telefon itu dibuat semata-mata untuk pencitraan, maka hal itu malah blunder," ujar Agung kepada Okezone, Rabu (28/10/2015).

Menurut Agung, kesan pencitraan sangat terasa dilakukan tim kepresidenan yang menyiarkan Presiden Jokowi menerima telefon dari Luhut. Hal tersebut mencerminkan komunikasi yang terjalin antara Presiden Jokowi dan Luhut yang seakan melupakan keberadaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Padahal, undang-undang jelas mengatur kerja presiden di kala sedang bepergian ke luar negeri terkait urusan kenegaraan sepenuhnya diserahkan kepada wakil presiden.

Agung menambahkan, publik yang mengerti masalah tersebut pasti akan menanggapi adanya miskoordinasi antara Jokowi, Luhut, dan JK. "Mengapa Menko Polhukam tidak berdiskusi dengan wapres sebagai pemegang mandat penuh di dalam negeri? Mengapa Jokowi tidak mengatakan "kan ada wapres segera hubungi wapres, kamu tahu undang-undang enggak sih?" jelas Agung.


Kendati demikian, Agung tetap melihat sisi positif dari lawatan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat, di antaranya diterimanya bantuan dari Presiden Barrack Obama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah.

"Sementara lawatan Jokowi memang belum menghasilkan dampak yang signifikan dalam usaha memadamkan kebakaran hutan. Namun, setidaknya sudah ada komitmen dari AS untuk membantu Jokowi memadamkan api," pungkasnya.- red -