Washington DC- Presiden Jokowi ditanya soal penanganan korupsi di Indonesia oleh WNI di Amerika Serikat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun sistem yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi.

Pertanyaan itu muncul dari seorang WNI saat dialog dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden KBRI di Washington, Minggu (25/5/2015). Seorang WNI itu bertanya terkait kasus korupsi yang menyeret salah satu petinggi parpol baru-baru ini.

"Ada yang bertanya dari negara lain, parlemen datang ke saya, bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya jawab, sampai sekarang ini di Indonesia sudah dipenjara ada 9 menteri, 19 gubernur, 300 lebih bupati/walikota. Ada 2 gubernur BI. Negaramu berapa? Diam dia," kata Jokowi.

Meski begitu, menurut Jokowi hal itu tidak juga menyelesaikan masalah. Menurutnya saat ini yang lebih baik adalah memperbaiki sistem agar orang tidak bisa berbuat korupsi.

"Kalau tidak dibangun sistem yang baik. Sistem IT yang tidak bisa diterobos. Penegakan hukum iya saya setuju, berapa ratus pejabat ditangkap, apakah selesai? Kepercayaan saya masih sama, sistemnya dibangun, agar mencegah orang tidak ketemu orang. Izin dipercepat dengan hitungan jam. Kalau izin sampai tahun, bulan, ada tawar menawar toh?" Ungkapnya.

Jokowi menjelaskan perlu ada sistem yang serba elektronik, seperti e-budgeting, e-audit, e-purchasing dan sebagainya. Jika sistem tersebut dikerjakan dari daerah sampai pusat, kontrolnya akan mudah. "Kita lakukan di DKI. Saya akui saat jadi gubernur e-budgeting gagal. Ngga mudah berhadapan banyak hal di lapangan. Kalau e.. e.. e.. semua diterapkan enak banget. Ngobrolnya mudah, ngeceknya mudah, untuk masuk ke sana ngga gampang," tutupnya.

Ditanya Soal Asap, Jokowi: 154 Tersangka dan 3 Perusahan DicabutIzin

Washington DC- Presiden Jokowi ditanya soal bencana kabut asap yang melanda Indonesia. Jokowi menegaskan penegakan hukum sudah berjalan.

Pertanyaan itu muncul dari seorang WNI yang tinggal di AS saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Wisma Tilden Kompleks KBRI, Minggu (25/10/2015).

"Asap sudah 18 tahun ada di Indonesia. Pada tahun ini menjadi terbesar karena apa? Karena ada El Nino. Panas yang sangat kering sekali," jelas Jokowi yang mengenakan batik cokelat ini.

Kedua, lanjut Jokowi, lahan konsesi lahan gambut. Kalau lahan gambut diberikan, kalau sudah terbakar, dipadamkan dengan apapun misalnya water boombing, tidak akan padam.

"Di bawah masih membara, 5 meter ke bawah lagi masih membara. Di atasnya gak ada api, dibawahnya" imbuhnya.

Menurut jokowi kesalahannya adalah pemberian konsesi lahan gambut sebesar 4,8 juta hektar. Jokowi memastikan ada 3 perusahaan yang sudah dicabut izinnya.

"Sudah dipastikan. Kalau kita mencabut sembarangan, kita nanti dituntut balik. Tersangka 154 seingat saya. Baik korporasi, perusahaan, masyarakat. Saya juga perintahkan kepada Menteri Kehutanan, perusahaan yang membakar agar dicabut. Tapi kalau yang sudah diberikan konsesi itu ada konsekuensi hukumnya. 4,8 juta hektar itu bukan angka yang kecil," paparnya.

"Konversi ke sawit, hutan monokultur. Gambut itu dapat beriringan dengan sagu. Selain itu ya sudah tak tahu. Saya orang kehutanan. Saya ngerti. Yang betul gambut tidak diberikan konsesi. Problemnya di situ. Bisa dibuat kanal bersekat, kanal blocking. Itu buka tutup sehingga lahan gambut bisa basah terus. Ini udah 24 helikopter. Tapi itu bukan penyelesaian masalah. Memang bukan sesuatu yang sebetulnya kalau gak diberikan konsesi tak kejadian" ungkapnya.(mpr/Hbb)

Sumber : http://m.detik.com/news/berita/30529...kota-dipenjara & http://m.detik.com/news/berita/30529...n-dicabut-izin

Bener kan klo e.. e.. e.. itu enak banget