Keluarga Besar TNI Ultimatum Ahok 3x24 Jam Segera Minta Maaf




TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga besar TNI/Polri mengancam akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke polisi.

Keluarga besar TNI/Polri melalui Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Panca Marga (PPM) merasa dikucilkan terkait pernyataan Ahok akan mengirimkan TNI mengantar sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

“Kami anak tentara merasa tersinggung, TNI itu bukan untuk mengangkut atau mengawal pengelolaan sampah. Kami mendesak gubernur menarik pernyataannya. Apabila Ahok bergeming, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” ujar Ketua PPM DKI, Saharuddin Arsyad, saat jumpa pers di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Sebelumnya, Ahok berang ketika dirinya hendak dipanggil oleh DPRD Bekasi.

Dengan gayanya yang ceplas ceplos, Ahok mengatakan akan mengirim tentara untuk mengantar sampah ke Bekasi.

"Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi. Lu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup (Bantar Gebang)," ujar Ahok dengan nada meninggi sambil menunjuk ke seorang pewarta di Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Pernyataan Ahok itu terkait Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata yang menyatakan akan memanggil Ahok, terkait Pemerintah Provinsi DKI yang melanggar perjanjian kerjasama soal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang.

Atas dasar itu FKPPI dan PPM memberikan tenggat waktu (ultimatum) 3X24 jam untuk Gubernur Ahok menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada institusi TNI.

“Ahok harus meminta maaf, karena kalimat tersebut terlalu provokatif. Jangan sampai timbul konflik sosial antara warga bekasi dan Jakarta gara-gara provokasi Ahok. Kami memberikan waktu 3X24 jam untuk Ahok mencabut pernyataannya,” tegas Saharuddin.

http://m.tribunnews.com/metropolitan...era-minta-maaf

Lulung Ancam Penjarakan Ahok


JAKARTA (Pos Kota) – Kecaman terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap pernyataannya yang akan mengirim tentara untuk membuang sampah ke Bekasi terus mengalir. Kali ini giliran Ketua DPP Panca Marga, H. Lulung Lunggana yang mendesak orang nomor satu di ibukota ini untuk meminta maaf ke institusi negara tersebut.

Bahkan Lulung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini mengancam akan memenjarakan Ahok jika tidak memenuhi desakan oragnisasi yang diisi oleh putra-putra TNI ini.

Desakan Lulung ini sebagai tindaklanjut dari sikap pengurus daerah Panca Marga DKI dan Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) DKI yang sebelumnya lebih dulu melayangkan tuntutan yang sama

“Selaku ketua DPP Panca Marga kami menindaklanjuti desakan dari pengurus daerah. Apa yang dikatakan Ahok itu pelecehan dan penghinaan terhadap TNI. Saya akan memenjarakan Ahok bila tidak minta minta maaf kepada TNI, selama tiga hari berturut-turut di media massa juga media elektronik,” ujar Lulung saat dihubungi, Senin (26/10/2015).

Lulungpun dalam kesempatan ini menghimbau agar Gubernur tidak terlalu semena-mena memerintahkan TNI atau pun Polri hanya karena memberikan dana hibah dari APBD DKI berikut fasilitas penunjang TNI/Polri. “Ini yang membuat Ahok sewenang-wenang dengan TNI dan Polri. Panglima TNI dalam hal ini harus memberikan peringatan keras terhadap Ahok,” tegas Lulung.

Pada persoalan ini, Lulung juga berpesan agar Ahok tidak lagi melontarkan pernyataan yang dapat memicu konflik karena berbau provokasi. Sebab, bukan tidak mungkin akan timbul kesenjangan sosial antara warga Jakarta dan Bekasi hanya karena ancaman Gubernur yang berniat menerjunkan tentara untuk mengawal pengelolaan sampah ke Bantargebang, Bekasi. Terlebih Ahok sempat melontarkan pernyataan bahwa orang Bekasi dilarang ke Jakarta. “Jadi enggak usah sombong lah. Kalau kayak gini Ahok yang sombong bukan DPRD Bekasi,” ungkap Lulung.

Ahok sempat meradang ketika dikonfirmasi mengenai desakan permintaan maaf dalam tenggat waktu 3X24 jam yang sebelumnya disampaikan Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

“Saya nggak ngelecehin. Kalau gitu suruh TNI bantu kami bersihin ciliwung apa ngelecehin tni? Tni tuh selalu turun ketika situasi darurat,” tepisnya saat dikonfirmasi pada acara Opening Show Jakarta Fashion Week (JFW) di Senayan City, Sabtu pekan lalu.

Menanggapi hal itu, Lulung menyebutkan, pada masalah normalisasi sungai Ciliwung berbeda persoalan dengan niat menggunakan TNI mengawal pengelolaan sampah ke Bekasi. Sebab, kata Lulung, tentang kerjasama pembersiha sungai Ciliwung dengan TNI karena didasar kerjasama dan kesepakatan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Persoalan ini berawal dari meledaknya emosi Ahok ketika menanggapi niat pemanggilan dirinya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Dalam persoalan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding telah melanggar batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Ahok mengaku tidak terima dengan tudingan tersebut. Menurutnya, dalam menanggapi persoalan ini anggota DPRD Bekasi tidak perlu terlalu sombong dengan mengancam pemanggilan dirinya.

“Kalau mau main sok-sokan begitu anggota DPRD kamu tutup aja (Bantargebang), kamu tutup saja supaya seluruh Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, terus kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi,” ungkap Ahok beberapa waktu lalu.(guruh)

http://poskotanews.com/2015/10/26/lu...njarakan-ahok/