JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah melecehkan anggota TNI dengan ucapannya.

Hal ini terkait pernyataannya yang akan menyuruh tentara membuang sampah warga Jakarta ke Kota Bekasi.

"Saya enggak bermaksud ngelecehin. Kalau kaya gitu, kita biasa suruh TNI bantu kami bersihin Kali Ciliwung, apa ngelecehin TNI itu namanya?" ujar Ahok (sapaan Basuki) di Senayan City, Jakarta Selatan, Sabtu (24/10/2015).

Ahok mengatakan, TNI biasanya selalu turun tangan dalam situasi darurat. Dia mengambil contoh keikutsertaan TNI dalam mengatasi permasalahan kabut asap di Indonesia.

Menurut dia, hal itu bukan malah melecehkan TNI, tetapi justru membuat TNI semakin dihormati. Sebab, mereka bersedia turun tangan dalam permasalahan masyarakat.

"Sekarang yang ngatasin asap siapa? TNI bukan? Kenapa enggak ada yang bilang ngehina TNI karena suruh ngurusin asap," tanya Ahok.

Ucapan Ahok yang meminta TNI buang sampah DKI ke Bekasi terkait ada enam truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI ditahan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, karena menyalahi ketentuan operasional.

Tidak hanya melanggar kesepakatan operasional kedua pemerintahan, namun juga ada pelanggaran izin mengemudi.

Dengan demikian, Pemprov DKI telah melanggar Perjanjian Kerja sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Bantergebang, yang ditandatangani bersama Pemkot Bekasi.

Perjanjian operasional yang dilanggar berupa waktu pendistribusian sampah dari DKI menuju TPST Bantargebang yang seharusnya berlangsung malam hari, tetapi dilakukan siang hari.

Atas hal itu, Komisi A DPRD Bekasi berencana memanggil Basuki. Pria yang akrab disapa Ahok itu sempat marah-marah atas usulan tersebut. Bahkan ia mengancam akan menutup Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan mengirim tentara untuk membuang sampah ke Bekasi.

SRC

JAKARTA - Keluarga besar TNI/Polri mengancam akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke polisi.

Keluarga besar TNI/Polri melalui Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Panca Marga (PPM)tersinggung terkait pernyataan Ahok akan mengirimkan TNI mengantar sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

“Kami anak tentara merasa tersinggung, TNI itu bukan untuk mengangkut atau mengawal pengelolaan sampah. Kami mendesak gubernur menarik pernyataannya. Apabila Ahok bergeming, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” ujar Ketua PPM DKI, Saharuddin Arsyad, saat jumpa pers di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015), seperti dilansir Tribunnews.

Sebelumnya, Ahok marah ketika dirinya hendak dipanggil oleh DPRD Bekasi terkait persoalan sampah.

Dengan gayanya yang ceplas ceplos, Ahok mengatakan akan mengirim tentara untuk mengantar sampah ke Bekasi.

"Gue kirim tentara nganter sampah ke tempat lu di Bekasi. Lu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi, kasih tahu dia, suruh dia tutup (Bantar Gebang)," ujar Ahok dengan nada meninggi sambil menunjuk ke seorang pewarta di Balai Kota, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Pernyataan Ahok itu terkait Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata yang menyatakan akan memanggil Ahok, terkait Pemerintah Provinsi DKI yang melanggar perjanjian kerjasama soal Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bantar Gebang.

Atas pernyataan Ahok itu Forum Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) dan Pemuda Panca Marga (PPM) memberikan tenggat waktu (ultimatum) 3X24 jam untuk Gubernur Ahok menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada institusi TNI.

“Ahok harus meminta maaf, karena kalimat tersebut terlalu provokatif. Jangan sampai timbul konflik sosial antara warga bekasi dan Jakarta gara-gara provokasi Ahok. Kami memberikan waktu 3X24 jam untuk Ahok mencabut pernyataannya,” tegas Saharuddin.

pakupayung