Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani akhirnya angkat bicara soal bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Puan menyoroti dampak yang harus diantisipasi akibat kabut asap.

"Dampak dari asap ini tentu saja harus diantisipasi mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial," ujar Menko Puan Maharani, usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).

Namun, Puan menyatakan bahwa upaya penanggulangan bencana asap yang sudah melanda lima provinsi ini berada di bawah kordinasi Menko Polhukam. Puan menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan sudah mengirim, mengantisipasi, bahkan memobilisasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.

"Kami sudah mengirimkan 33,8 ton hal-hal yang berkaitan dengan obat, masker, dan lain-lain untuk bisa mengantisipasi dampak kesehatan," ujar Puan seperti dilansir Antara.

Penanganan dampak asap ini juga dilihat dari indeks standar pencemar udara (ISPU) yang ada di lima provinsi yang terdampak asap tersebut. Menurut Puan, berdasarkan data ISPU di Sumatera Selatan sudah hampir mencapai angka 300, yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, bahkan berbahaya bagi kondisi kesehatan.

Untuk itu, pihaknya memberikan pemberitahuan pada masyarakat yang ada di wilayahnya yang terkena dampak asap.

Kemudian, persiapan yang disiapkan menteri pendidikan berkaitan dengan anak-anak sekolah di mana karena dampak asap tersebut mengakibatkan anak-anak PAUD, SD, SMP, dan SMA terganggu masalah belajar-mengajarnya.

"Ini yang harus disiapkan bahwa anak-anak tersebut yang memang tidak bisa belajar ke sekolah dalam situasi ISPU 200 atau 300," tutur Puan.

Keadaan ini harus diantisipasi bahwa mereka harus mendapat pendidikan melalui media seperti televisi dan radio atau hal-hal lain yang harus diantisipasi oleh Mendikbud agar proses belajar mengajar agar para murid tidak ketinggalan pendidikannya tanpa melupakan target kurikulumnya.

Selain itu, Puan menambahkan bahwa Kementerian Sosial juga ditugaskan untuk mengantisipasi bagaimana kalau dibutuhkan tindakan evakuasi untuk anak, bayi dan ibu hamil.

Puan menyatakan bahwa pihaknya telah menentukan sejumlah lokasi di dalam kota yang terkena dampak asap, untuk dapat dijadikan "shelter" ataus hunian sementara para pengungsi. Hunian sementara ini nantinya harus dilengkapi dengan alat untuk mensterilkan udara sehingga tidak ada pengungsi yang menderita ISPA.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mau terjun langsung dalam mengatasi kebakaran hutan yang terjadi. Apalagi, Kementerian PMK merupakan koordinator dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sehingga upaya yang dilakukan Kementerian PMK harus lebih nyata dibanding jajarannya.

"Ke mana Menko PMK, selama ini media fokus bertanya perkembangan kasus ke Menko Polhukam dan TNI. Padahal Kementerian LHK kan ada di bawah Kementerian PMK," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Abetnego Tarigan saat menjadi pembicara diskusi kebakaran hutan di Jakarta, Rabu (21/10).

Walhi mempertanyakan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Koordinasi masih jadi penyakit di negara kita. Seharusnya pemerintah daerah juga antisipasi. Jangan setelah sudah parah lalu menyalahkan pemerintah pusat," lanjutnya.

Dia meyakini jika koordinasi dilakukan dan pemerintah cepat memadamkan titik api, masalah kebakaran ini akan cepat selesai.
Sumber