Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang belum terlihat dan pelemahan ekonomi ternyata berdampak pada perusahaan pengembang properti. Sekitar 250 ribu pekerja terancam menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua umum DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan, kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo tidak mengangkat penjualan properti. Tahun 2015 penjualan anjlok hingga 50% sampai 60%.

Kondisi ini menyebabkan banyak pengembang besar dan kecil di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat menghentikan penjualannya dan sehingga para pekerja terancam PHK.

Menurut Amran, dari 930 anggota REI di tiga provinsi Jakarta tercatat 400 anggota, Jawa Barat 300 anggota dan Banten 230 anggota, 60% tidak melakukan penjualan, baik pengembang besar maupun pengembang menengah dan kecil karena pasar tidak kondusif akibat pelemahan ekonomi.

“Bila perusahaan pengembang besar menghentikan proyeknya dengan totaal karyawan sebanyak 1500 karyawan, pengembang menengah capai 500 karyawan dan pengembang kecil capai 100 karyawan. Diperkirakan bakal bisa terjadi PHK besar besaran yang mencapai 250.000 karyawan, belum lagi keluarga yang kena imbasnya. Ini baru di tiga provinsi,” kata Amran, di Bekasi, Selasa (20/10).

Padahal, kata dia, motor penggerak bisnis dan industri properti Indonesia ada di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Ketiga wilayah ini berkontribusi terhadap pembangunan perumahan sebesar 40 %, baik perumahan subsidi, maupun nonsubsidi dan properti lainnya.

Bahkan, kata dia, ketika penjualan menurun sampai 50 %, pengembang justru disibukkan gencarnya pemeriksaan pajak, khususnya pajak masa lalu 2011-2014 yang masih belum terselesaikan. Ditambah lagi, berbagai persoalan mendasar seperti perijinan, pensertifikatan, dan penyediaan listrik.

Menurut dia, bila tidak ada langkah konkrit dalam penyelamatan industri properti, maka para pengembang akan runtuh. Jika hal ini terjadi, bukan hanya pengembang properti yang jatuh, melainkan 174 industri lainnya terkait properti juga kena imbas.

http://www.beritasatu.com/ekonomi/31...irumahkan.html