Jakarta- Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-JK belum cukup memuaskan, Presiden diyakini bakal segera mengumumkan reshuffle kabinet.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK. Atas hasil itu, Presiden Jokowi diperkirakan akan melakukan perombakan kabinet kerja atau reshuffle jilid II dalam waktu dekat.

"Bila melihat faktor yang menyebabkan ketidakpuasan publik, kelihatannya Jokowi akan mengambil langkah Reshuffle jilid II. Ada beberapa menteri terkait yang disoroti karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap serta BBM," kata Juru bicara KedaiKopi, Hendri Satrio, dalam diskusi 'Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?' di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015).

Berdasarkan survei, ketidakpuasan responden itu karena tiga hal utama. Yaitu terkait harga bahan pokok yang tinggi dengan persentase sebesar 35,5 persen, pelemahan nilai tukar rupiah 23,7 persen, serta lambannya pemerintah dalam menangani kabut asap sebesar 11.8 persen. Harga BBM yang mahal dan susahnya lapangan kerja juga jadi faktor ketidakpuasan itu.

"Terkait dengan reshuffle, walaupun itu adalah hak preogratif presiden patut diistilahkan bahwa keinginan masyarakat adalah presiden melakukan perombakan kabinet," ujar Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina itu.

Hendri menjelaskan, berbagai persoalan yang berkembang dewasa ini dapat dilihat secara kasat mata. Seperti permasalahan kabut asap, harga sembako yang mahal, masalah hukum, dan juga kasus tewasnya aktivis anti-tambang Salim Kancil.

"Saya rasa presiden akan melakukan perombakan kabinet jilid II. Apalagi ada kaitannya dengan kasus-kasus yang melibatkan parpol pendukung dari segi korupsi," sebutnya.

Selain itu, Hendri menilai bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan juga menjadi indikasi akan terjadinya reshuffle jilid II. Hendri memprediksi PAN akan mendapatkan jatah dua kursi kabinet kerja.

"Dari tipikal PAN, dari kapasitasnya dan kapabilitasnya pengalaman waktu zaman SBY, nampaknya PAN mengincar kursi (Menteri) bidang ekonomi dan sosial. Saya rasa sih akan ke sana, industri atau kehutanan mungkin . Yang di sosial mungkin, pariwisata atau komunikasi," pungkasnya.

Wapres JK: Reshuffle Kabinet Jilid Dua Tergantung Evaluasi

TEMPO.CO,Jakarta- Wakil PresidenJusuf Kalla mengatakan belum ada pembicaraan soal perombakan kabinet jilid kedua. Hal ini, kata dia, bergantung pada hasil evaluasi kinerja kabinet. "Belum, belum pernah dibicarakan sama sekali, tergantung evaluasi untuk performance kabinet ke depan. Tentu waktu dievaluasi setahun-setahun," ujar Kalla di kantornya, Senin, 19 Oktober 2015.

Menurut Kalla, semua bidang harus dievaluasi, tak hanya bidang ekonomi dan hukum. Ia mencontohkan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil menangkap banyak koruptor pun perlu evaluasi. "Tidak ada di dunia ini suatu lembaga di dunia yang begitu banyak menangkap orang, jadi cukup keras tindakan KPK selama ini, tapi perlu tetap dievaluasi," ujarnya.

Isu perombakan kabinet kembali mengemuka menjelang setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Partai Amanat Nasional, yang baru mendukung koalisi pemerintah, bahkan sudah menyiapkan lima nama untuk masuk Kabinet Kerja. "Nanti dipikirkanlah (soal PAN)" ujar Kalla.

Pagi tadi, Kalla mengadakan pertemuan di rumah dinas guna membahas soal penguatan Badan Perencenaaan Pembangunan Nasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Kepala Bappenas hadir dalam pertemuan tersebut. Meskipun tak membahas soalreshuffle, Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui kabar ihwal reshuffle telah tersebar. Menanggapi hal itu, Kalla membantahnya. "Kok dia dengar, padahal saya tak dengar," ujarnya.

Sebelumnya, wacana perombakan kabinet juga pernah disampaikan Presiden Jokowi dalam forum pertemuan dengan para petinggi partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, kata politikus PPP, Arsul Sani, Jokowi sempat mengajak Ketua Umum PPP Romahurmuziy secara khusus.

"Tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan orang dari kader PPP. Soal jumlah, itu kewenangan Presiden," ujarnya.

Sumber : http://m.detik.com/news/berita/30468...binet-jilid-ii & http://m.tempo.co/read/news/2015/10/...ntung-evaluasi

Siapa lagi nih yg bakal kena resuffle, jaksa agung, meneg BUMN, meneg LH atau....princess