http://www.kompasiana.com/ggpaasuu/p...afbd39048b4569

http://www.kompasiana.com/ggpaasuu/pilkada-langsung-lebih-banyak-kerugian-layakkah-untuk-dilanjutkan_56204f2824afbd39048b4569

Sebuah Catatan Menjelang Pilkada Langsung 2015




Pilkada Langsung Lebih Banyak Kerugian, Layakkah Untuk Dilanjutkan??

Rabu 18 Maret 2015, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak.Lebih dari 290 daerah akan ikut ambil bagian dalam hajatan pesta demokrasi ini, di sisi lain pemerintah pusat telah menganggarkan dana lebih dari enam Triliun rupiah untuk penyelanggaran Pilkada serentak ini.Sebuah dana yang cukup besar, bahkan lebih besar daripada total dnaa yang dibutuhkan untuk seluruh penyelenggaaraan pilkada jika penyelenggaraan pilkada nya tidak serentak, dan hal ini telah diakui oleh Mendagri sendiri dalam banyak kesempatan.

Sebagai sebuah negara demokrasi,tentu saja pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk negeri ini sebagai wadah pemilihan pemimpin setiap lima tahun sekali.Harus kita akui bahwa semenjak masa reformasi, demokrasi kita ini bisa dibilang sudah terlalu liberal dan kebablasan.demokrasi kita terlalu berkiblat ke Amerika, tanpa telaah lebih lanjut apakah hal itu baik bagi negeri kita, padahal sama sama kita tahu bahwa situasi dan kondisi indonesia tentu sangat jauh berbeda dengan amerika baik dari sisi budaya,SDM,dan hal lainnya. Sekedar contoh, salah satu demokrasi produk Amerika yang sudah kita “teladani” adalah Pemilu langsung (pileg,pilpres,dan pilkada).Kita seakan telah lupa atau pura pura lupa bahwa mayoritas masyarakat kita ini masih “lugu”.Tentu bukanlah sebuah keputusan yang bijak jika mayoritas rakyat kita yang masih belum “melek politik” dipaksa untuk memilik “pemimpinnya” sendiri secara langsung.

Dan sialnya,”celah” ini akhirnya benar- benar dimanfaatkan oleh orang-orang yang “cerdik” (baca: licik) untuk mewujudkan ambisi dan obsesi mereka yaitu meraih kekuasaan.
Mereka para “cerdik pandai “ itu melancarkan sebuah program operasi “pembodohan” massal yaitu program brainwash (cuci otak) masal kepada mayoritas rakyat yang masih lugu itu.
Melalui media massa baik televisi,media cetak maupun media elektronik setiap hari program pembodohan ini disajikan, ibarat iklan komersial,karena setiap hari di iklankan tentu saja “produk” mereka ini akhirnya benar-benar “laku keras di pasaran.Dan ujung-ujungnya merekapun menang besar pada pemilu dan kekuasaan pun kini sudah berada dalam genggaman.Program yang terencana,sistematis dan masif dan berlangsung terus menerus itulah, yang sekarang kita kenal sebagai “pencitraan”.
Didunia ini banyak manusia jahat dan kejam, tapi bagi saya tidak ada yang lebih jahat daripada mereka yang “tega” membodohi dan menipu orang – orang lugu dengan sebuah drama “keluguan”dan “kesederhanaan” demi meraup kekuasaan.
Semua kebijakan memang akan selalu menimbulkan pro dan kontra, dan akan selalu ada sisi positif dan negatifnya, begitu juga dengan sebuah Pemilu secara langsung (Pilkada),Kita tidak menutup mata bahwa pilkada secara langsung mempunyai tujuan yang mulia yaitu memberikan rakyat “hak” untuk memilih sendiri secara langsung calon pemimpinnya.Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali kerugian pemilu langsung.Ketika sebuah kebijakan banyak “mudharat”nya tentu wajar jika kita ditelaah ulang.
Berikut ini akan saya tampilkan beberapa kerugian pemilu langsung.
Pemborosan Anggaran.
Data dari pemerintah,untuk setiap penyelenggaraan pilkada kabupaten rata-rata dibutuhkan dana 25 Miliar rupiah.Dan dibutuhkan minimal dana 100 Miliar untuk Pilgub.Tentu saja hitungan ini masih terlalu kecil, faktanya dalam Pilgub Jatim tahun 2013 kemarin yang sampai putaran dana yang terpakai begitu besar yaitu hampir satu triliun.Dana ini jika kita kalikan dengan jumlah seluruh propinsi dan seluru kabupaten/kota tentu akan menghasilkan total biaya yang sangat besar.Tentu saja dana sebesar ini akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk hal lain yang lebih urgent daripada hanya “menguap” untuk membeli kertas suara.
Calon Artis dan Pencitraan
Pilkada langsung membuka peluang bagi siapa saja untuk maju sebagai calon pemimpin tanpa melihat kapasitas dan kepabilitisnya,karena yang lebih diutamakan adalah “popularitas” bukan ketokohan. Itulah kenapa saat ini banyak artis – artis yang nyaleg maupun nyalon jadi kepala daerah.Karena begitu krusialnya sebuah “popularitas” maka tidak ada cara lain bagi mereka yang bukan tokoh terkenal atau artis untuk menaikkan popularitasnya selain dengan cara “pencitraan”.Tentu kita tidak bisa melarang orang-orang ini untuk mencalonkan diri, tapi kita hanya berharap agar mereka ini “tau diri”.Tahu siapa dirinya dan tahu kapasitas dan kapabilitasnya.Karena inilah jangan heran jika semakin banyak orang – orang yang tidak berkompeten menjadi pejabat kita.Bahkan ada yang sekelas pemimpin tertinggi tanda tangan Perpres tanpa membaca dan paham dengan isi peraturannya.Tobat !
Konflik Horisontal
Pemilu langsung telah membuka pintu konflik antar pendukung,salah satu contoh saja tentu kita belum lupa dengan kerusuhan di kota Tuban, jawa timur akibat Pilkada Tuban tahun 2006.Begitu juga dengan kerusuhan di Kuansing,Dairi,Palopo, Palembang,Probolinggo dan di daerah lainnya.Sampai kapan hal ini akan kita biarkan??Masihkah kita ingin pilkada ini jalan terus,dengan potensi rusuh yang siap meledak kapan saja??
KKN semakin Merebak
Pemilu langsung sangat menyedot banyak “uang” baik dari Anggaran Pemerintah maupun dari “kocek” partai maupun ‘kocek” pribadi calonnya.Menurut sebuah penelitian,untuk menjadi seorang Bupati rata-rata dibutuhkan dana 50 miliar, dana tersebut dianggarkan untuk kampanye,upeti untuk partai pemberi mandat, dan dana operasional lainnya. 50 Miliar bukanlah jumlah yang sedikit,kalau hanya mengandalkan gaji sampai masa jabatan habis uang itu tidak akan pernah tertutupi.Maka darimana mereka balik modalnya?? tentu dari bagi- bagi proyek, markup anggaran dan celah lainnya.
Bagi – Bagi kekuasaan dan Proyek
Hal ini tentu saja bukanlah sesuatu yang rahasia lagi, kita semua telah tau bahwa begitu ganti Bupati maka para kadis pun diganti dengan orang-orang yang “berjasa” pada calon yang menang.Proyek-proyek pembangungan juga akan jatuh pada orang-orang dekatnya dengan berbagai cara.
Susah mendapatkan pemimpin yang ideal.
Dengan menyerahkan mandatnya pada masing – masing individu, pemilu langsung akan sulit menghasilkan pemimpin yang benar – benar ideal. Kenapa bisa begitu?? karena mayoritas pemilih adalah orang – orang awam yang belum melek politik dan (maaf) tidak terdidik.Karena menjadi mayoritas, mereka inilah penentu utama bagi kemenangan sang calon.Oleh sebab itu jangan heran jika banyak cara-cara kotor pun ditempuh agar bisa memenangi pemilu.Akhirnya lahirlah politik pencitraan, politik uang, bagi bagi sembako,penyebaran isu SARA dsb.Dan ujungnya siapa yang mempunyai uang dan media dialah yang akan merebut kekuasaan.
Masyarakat akan semakin terpecah dan terkotak – kotak
Jangan heran jika sampai sekarang pun masih ramai masalah pilpres bahkan tidak hanya dikalangan akar rumput.Masyarakat masih terkotak kotak antara pendukung Jokowi dan Prabowo.Ini adalah salah bentuk “fanatisme” akibat dari pemilu langsung. Bukan tidak mungkin jika kelak “fanatisme” yang berlebihan seperti ini akan bisa meledak menjadi sesuatu yang sangat berbahaya.Kerusahan pilkada di daerah adalah salah satu cotohnya.Dan semoga kita sebagai manusia yang berakal mau mengambil pelajaran.
Tanpa bermaksud membatasi,itulah beberapa kerugian pilkada dan pemilu langsung tentu saya tidak menutup mata jika masih banyak kerugian-kerugian lainnya.Dengan melihat begitu banyaknya mudharat, sudah semestinya jika kita perlu menelaah ulang, keberadaan pilkada dan pemilu langsung ini.Dan saya hanya berharap semoga di masa depan kelak pemilihan langsung ini bisa kembali menjadi demokrasi tidak langsung sesuai dengan penghayatan sila ,”Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.