Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) telah menggunakan buruknya pelayanan
Transjakarta sebagai ajang pencitraan. Ahok
misalnya mengancam untuk memecat direksi
Transjakarta.
"Sebaiknya Ahok tidak perlu mengancam akan
mengganti direksi Transjakarta, karena itu juga
menjadi tanggungjawab gubernur," kata Ketua
Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison
Siahaan, dalam keterangan beberapa saat lalu
(Selasa, 13/10).
Menurut Edison, sikap Ahok itu menunjukan
arogansi dan tidak mau disalahkan serta
menghindar dari tanggungjawab. Sebab
pengadaan transportasi umum yang bisa
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban
dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas, di
Jakarta merupakan tanggungjawab dan kewajiban
Pemprov DKI. Artinya, jika kondisi Transjakarta
masih buruk seperti yang dilaporkan masyarakat,
adalah tanggungjawab Gubernur.
"Jangan menghindar dari kesalahan lalu dijadikan
alasan untuk mengorbankan anak buah dengan
cara-cara arogan, seakan-akan Ahok tidak ikut
bertanggungjawab," tegas Edison.
Seharusnya, lanjut Edison, Ahok sebagai gubernur
harus memberikan pengarahan kepada jajarannya
agar memahami bagaimana cara mengatasi
kendala dan memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Tidak dengan cara-cara seperti bos
atau majikan dalam sebuah perusahaan keluarga.
link