PULAU PUNJUNG - Kepolisian Resor Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menegaskan bahwa anggota kepolisian tidak berhak menilang pengendara yang telat pajak saat menggelar pemeriksaan razia di jalan.

"Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 ayat I," kata Kapolres Dharmasraya AKBP Lalu Muhamad Iwan Mahardan di Pulau Punjung, Senin, (12/10/2015),

Jika bertemu oknum polisi yang tetap melakukan tindakan tilang dengan kasus demikian, kata ia, mohon segera laporkan kepada Polrse Dharmasraya.

Akan tetapi, kata dia, pihak kepolisian berhak menilang bagi pengendara yang STNK sudah mati. artinya penilangan berlaku bagi pengendara yang tidak membayar pajak atau pembaharuan hingga lima kali.

"Karena STNK sudah dianggap tidak berlaku dan kendaraan tersebut bisa dianggap kendaraan gelap," jelasnya.

Selain itu, di dalam aturan juga sudah dijelaskan jika pembayaran denda pajak bagi pemilik STNK yang telah pajak telah diurus oleh dinas pendapat pajak daerah.

Ia menambahkan, Operasi Cipta Kondisi 2015 yang digelar Polres Dharmasraya, terhitung 2 sampai 11 Oktober berhasil menilang sebanyak 300 pelanggar lalu-lintas.

Iwan menegaskan, pada operasi cipta kondisi ini pihaknya melalakukan razia sesuai dengan ketentuan yang ada, artinya tidak ada oknum aparat yang melakukan pemeriksaan (razia) seenaknya.

"Razia yang kita lakukan mengacu pada PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan," katanya.

Sementara itu, Bujang (43), warga Nagari (Desa Adat) Pasar Sikabau, mengatakan, selama ini ia tidak pernah tahu dengan aturan seperti itu. Menurutnya, sebagian besar masyarakat selama ini selalu merasa melakukan kesalahan jika telat membayaran pajak saat bertemu razia di jalan, dan ditilang polisi.

"Saya pernah mengalami ditilang karena pajak mati tiga bulan, padahal surat-surat saya lengkap," ungkapnya.