Jakarta, HanTer - "Bali Tolak Reklamasi" seruan tersebut begitu kencang terdengar di media sosial. Tokoh masyarakat, seniman, akademisi, LSM lingkungan hingga netizen gencar menyerukan dampat lingkungan yang bakal timbul dari rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Ironisnya, rencana Reklamasi Pantai Jakarta--atau bekennya Proyek Pluit City--yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mendapat penolakan keras pelbagai kalangan. Tokoh masyarakat, seniman, akademisi, LSM lingkungan hingga netizen bungkam di tangan Ahok.

Penolakan rencana Ahok tersebut hanya datang dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta. Walhi menilai Proyek Pluit City yang mulai dibangun tahun 2015 ini disebut-sebut bakal memperparah banjir Jakarta. Rencana Ahok mengeluarkan izin pengerukan tanah Pluit City di wilayah reklamasi bisa mengakibatkan air laut naik sehingga menyebabkan aliran air sungai terhambat akibat pengendapan lumpur.

“Sebelum Pluit City pun, reklamasi yang sudah dilakukan di wilayah utara Jakarta, bikin banjir. Pengerukan dalam proyek reklamasi membuat air laut naik sehingga aliran sungai terhambat. Sungai juga mengalami pengendapan lumpur yang mendangkalkan,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Puput TD kepada kcm beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, Puput menjelaskan di wilayah Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) seperti di Tanjung Priok dan Muara Karang juga terjadi penimbunan akibat reklamasi. Hal ini menyebabkan pasokan air untuk suplai PLTGU terganggu, sehingga operasional listrik dapat terhambat, khususnya untuk wilayah Jakarta.

“Berbahaya kalau sampai terjadi penimbunan yang mengganggu suplai air untuk PLTGU Tanjung Priok dan Muara Karang. Kemarin baru mengeluh akibat pasokan listrik untuk pompa air dipadamkan. Nanti bisa lebih parah lagi akibat listrik Jakarta sering mati,” tukas Puput.

Menurut Puput, dampak reklamasi beberapa proyek properti di Teluk Jakarta bukan hanya bencana banjir. Reklamasi juga berbahaya bagi Kepulauan Seribu karena dapat mengubah keseimbangan alam dan hilangnya sosial budaya serta ekonomi lokal.

“Proyek pembuatan daratan baru itu bisa mengubah arus gelombang laut yang akhirnya berdampak ke Kepulauan Seribu. Biota laut yang ada di wilayah reklamasi juga akan rusak. Warga di sana bisa kehilangan mata pencarian dan sosial budayanya pudar. Jelas ada unsur pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga kalau proyek reklamasi ini terus dilanjutkan. Pertanyaanya reklamasi ini untuk siapa," papar Puput.

Walhi Jakarta, ujar Puput, menolak dan meminta Pemprov DKI Jakarta menyetop izin reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, akan lebih baik bila Pemprov melakukan revitalisasi 13 aliran sungai dan menormalisasikan Teluk Jakarta. Hal tersebut justru lebih baik untuk memperbaiki kondisi lingkungan Jakarta yang sudah semakin parah.

“Lebih baik fokus untuk merevitalisasi 13 aliran sungai yang bisa mengatasi banjir. Selama ini banyak bantaran sungai yang beralih fungsinya menjadi hunian atau gedung-gedung bertingkat. Banyak yang memakan lahan bibir sempadan sungai. Padahal di peraturan, 15 meter dari bibir sungai tidak boleh ada bangunan atau pemanfaatan fungsi lainnya,” tandas Puput.

Penolakan Reklamasi Pantai Jakarta juga datang dari Sammy D. Putra, seorang comic--sebutan bagi komedian dalam stand up comedy. Dalam akun twitternya @NOTASLIMBOY berkicau:

Reklamasi Bali lain dgn Reklamasi Jakarta. Satu ditolak, di sini krn ada nabi, gak ditolak. Beda katanya? Beda yg nerima duitnya ))

Sammy Notaslimboy menegaskan, Reklamasi Jakarta tidak bergaung karena diwacanakan Ahok yang disindirinya sebagai nabi. ''Ahok itu nabi dibilangin. Nabiwir,'' kicau Sammy, Minggu (29/3).

Kicauan Sammy sebelumnya mendapat tanggapan followernya @HardiSandjaya:
@NOTASLIMBOY Itu iya, belum ditambah dampak lingkungannya di pantai utara jakarta. Ayolah Tolak Reklamasi JKT. Heran gw sepi2 gini aja...

Gua bukan pakar lingkungan, Reklamasi Jkt di sisi dampak lingkungan, kita tanya WALHI. Dari sisi sentralisasi pusat ekonomi perlu ditolak.

Kondisi saat ini adalah krn sebelumnya2 Jakarta sentris. Reklamasi artinya, kita tetap di Jakarta-sentris, dan sentralnya yg kita perbesar.

Yg dukung reklamasi Jkt, itu dukung sentralisasi pembangunan. Jkt udah kekurangan lahan. Solusinya bangun daerah lain. Kok malah reklamasi.

Salah satu hasil diskusi. Reklamasi Jakarta itu ciri pembangunan kembali/semakin berpusat ke Jakarta. Banyak daerah lain butuh dibangun.

Sebelumnya, Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi proyek Pluit City. Izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City) tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Dengan dikeluarkannya izin pelaksanaan reklamasi tersebut, PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk, mulai dapat melaksanakan kegiatan reklamasi Pulau G (Pluit City).