JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah dari partai-partai yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Nama-namanya sudah ada. Itu sudah jelas partai mana yang mengusung, mana yang menolak. Ada juga yang masih mengambang atau abu-abu," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015) malam.

Menurut Emerson, bahkan saat ini sudah muncul banyak meme dengan wajah anggota DPR yang menyetujui revisi UU KPK. Hal tersebut diharapkan juga dapat menginformasikan kepada publik, mengenai siapa saja pihak yang menandatangani persetujuan revisi tersebut.

Ia menambahkan, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi akan terus mengkampanyekan ke masyarakat untuk tidak memilih kepala daerah dari partai yang menyetujui revisi UU KPK. Bahkan, pihaknya merencanakan untuk memasang banner atau spanduk raksasa di depan gerbang DPR yang berisi foto-foto politisi yang menyetujui revisi UU KPK.

"Biar publik tahu, ini loh yang dukung. Apakah itu akan memperkuat atau melemahkan, biar msyarakat yang memberikan penilaian," ujar Emerson.

Bertemu partai politik

Tidak hanya secara nasional dipasang di depan gerbang DPR, tapi spanduk-spanduk juga akan dipasang di daerah-daerah, namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Koalisi juga berencana mengadakan pertemuan dengan para pengurus partai politik untuk meminta ketegasan dan dukungan mereka untuk menolak revisi UU KPK.

Pertemuan tersebut juga sekaligus memberitahu partai bahwa tidak ada manfaatnya jika partai mendukung revisi tersebut karena bisa berujung dengan tidak dipilihnya kader mereka di pemilihan umum.

"Maksud kedatangan kita untuk meminta pernyataan tegas dan dukungan Partai Demokrat untuk bersama menjaga KPK. Caranya dengan menolak revisi Undang-Undang KPK," ucap Emerson, dalam konfernsi pers yang digelar usai pertemuan tersebut.

Tidak hanya Partai Demokrat, Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi juga sudah mengagendakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai lainnya, tidak terkecuali PDI Perjuangan sebagai partai pelopor revisi.

Agenda pertemuan terdekat adalah dengan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemungkinan dilakukan minggu depan. Karena saat ini Presiden PKS Sohibul Iman tengah berada di luar kota dan baru kembali pada hari Rabu.

"Baru balik minggu depan, Rabu. Ya mungkin Kamis (pertemuan). Rencana kita juga akan ke semua partai" ujar Emerson.

Penulis: Nabilla Tashandra
Editor: Bayu Galih

Sumber ; http://nasional.kompas.com/read/2015/10/10/07060071/Imbauan.Tak.Pilih.Calon.Kepala.Daerah.dari.Partai.Pendukung.Revisi.UU.KPK.