Menghitung Efek Kemarahan Jepang
Senin, 5 Oktober 2015 | 12:34 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Jepang meradang atas keputusan Indonesia menunjuk investor China sebagai pemenang proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. (Baca: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia)

Bahkan, negara ini mengancam akan mengevaluasi seluruh kerja sama ekonominya dengan Indonesia hingga mencabut investasinya di Indonesia.

Jika ancaman ini benar, Indonesia patut waspada. Sebab, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang merupakan negara dengan rasio realisasi investasi paling tinggi di Indonesia, yaitu sekitar 62 persen.

Pada semester-I 2015, total realisasi investasi Jepang di Indonesia berada di peringkat ketiga sebesar 1,6 miliar dollar AS atau 11,3 persen dari total realisasi investasi penanaman modal asing (PMA).

Posisi pertama ditempati Malaysia dengan 2,6 miliar dollar AS, sementara posisi kedua ditempati investor Singapura dengan 2,3 miliar dollar AS.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui kekecewaan Pemerintah Jepang tersebut.

Pekan lalu, Sofyan telah diutus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso.

Sofyan telah menjelaskan kepada Pemerintah Jepang bahwa keputusan pemerintah RI soal kereta api cepat didasari oleh pertimbangan rasional.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk tetap melanjutkan kerja sama ekonomi dengan Jepang.

"Kepentingan Jepang di Indonesia lebih luas, lebih dari sekadar kereta cepat," ujarnya, Jumat (2/10/2015).

Dalam kunjungan itu, Indonesia juga menawarkan proyek-proyek lain kepada sejumlah lembaga keuangan Jepang. Itu untuk menjelaskan bahwa Indonesia membuka kerja sama untuk pendanaan dalam proyek lainnya.

Hanya gertak sambal

Pengamat ekonomi internasional dari Center Strategic and International Studies (CSIS), Haryo Aswicahyono, menilai, ancaman Jepang hanya pernyataan emosional.

Ini tak ubahnya gertak sambal, apalagi pembatalan perjanjian bisnis tidak mudah.

Kerja sama investasi di antara kedua negara juga tak hanya antar-pemerintah, tetapi lebih banyak business to business.

"Saya pikir Indonesia harus tenang, jangan terlalu khawatir," ungkap Haryo kepada Kontan, Minggu (4/10/2015).

Dia melihat kejadian ini hanya bagian kecil dari pasang surut hubungan dagang kedua negara. Toh pada gilirannya, kedua negara ini akan cepat selesai.

Terlebih lagi, hubungan RI-Jepang selama ini selalu mesra, terlihat dari tingginya investasi Jepang ke Indonesia.

Hubungan kerja sama yang terjalin lama tidak akan mudah diakhiri karena banyak pihak yang terlibat. Lebih dari itu, Jepang selama ini lebih untung dari hubungan dagang dengan Indonesia.

Indonesia menjadi salah satu pasar yang sangat besar untuk produk Jepang. Bahkan, lima tahun terakhir, Jepang lebih banyak menikmati surplus dari perdagangannya dengan Indonesia.

Toh, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah RI dalam membina kerja sama.

Terlepas dari alasan pemerintah untuk lebih berorientasi ke China dibanding Jepang, Haryadi berharap, Pemerintah Indonesia lebih berhati-hati dalam menawarkan proyek.

Selain itu, komunikasi yang baik sangat penting agar kekecewaan Jepang tidak berlarut dan merugikan dunia usaha. (Asep Munazat Zatnika, David Oliver Purba)

Editor : Erlangga Djumena
Sumber : KONTAN

Sumber