Senin, 5 Oktober 2015 - 17:01 wib

Data PHK Membeludak, Jokowi: Itu Angkanya Tak Jelas!


Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone)

Dani Jumadil Akhir
Jurnalis

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut angka pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak jelas. Pasalnya, selama ini data-data mengenai angka PHK bermunculan, namun berbeda-beda.

Tercatat, angka PHK yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja mencapai 26.500 per Agustus 2015, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 27.000 pekerja terkena PHK. Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo pun menyebut angka PHK tersebut lebih besar.

Sementara, dari asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PHK mencapai 35.000, sedangkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat angka PHK sebesar 62.321 per September 2015.

"Kamu lihat saja di lapangan. Karena kalau ada info seperti itu saya suruh kejar ke lapangan. Nyatanya juga angka itu (PHK) tidak jelas," tegas Jokowi di pabrik PT Adis Dimension Footwear, Senin (5/10/2015).

Jokowi menambahkan, saat ini dengan adanya program 'Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja' akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Program ini dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) akan mampu menyerap sebanyak 121.285 dari 16 perusahaan investasi padat karya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Jadi mikirnya jangan yang itu (PHK). Mikirnya itu rekrutmen ini lho. Kamu berarti pesimis. Kita ini golongan optimis. Penting, penting. Tapi karena beda-beda (angka)," tukasnya.
(mrt)
sumur

Jum'at, 2 Oktober 2015 - 22:10 wib

Menperin Ingin Tahu Pabrik yang Lakukan PHK


Rachmad Faisal Harahap
Jurnalis

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin tidak yakin ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di sektor industri. Pasalnya, data yang disajikan selalu berbeda.

"PHK yang dibilang banyak industrinya apa, lokasinya di mana. Saya tanya balik," tegas Saleh, di Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Menurut dia, PHK massal tersebut berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Nama industrinya apa, biar sama-sama dicek. Jangan dunia maya, nama pabriknya di mana, lokasinya di mana. Kita datangi, benar enggak itu dia PHK," ujarnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), tidak ada data mengenai PHK tersebut. "Sampai saat ini belum ada secara resmi, makanya saya tanya kembali, ada gak PHK, sebutkan PT nya apa, pabriknya di mana," ucapnya.

Senada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, ada anomali yang terjadi di sektor tekstil. "Anomali yang dimaksud adalah pada satu sisi kalangan industri tekstil menyuarakan adanya permasalahan hingga yang menyebabkan adanya PHK hingga 39 ribu orang karyawan," ucapnya.

Franky menambahkan, BKPM juga mencatat geliat investasi di sektor ini terus berjalan dan mengalami kenaikan pada semester I-2015 kemarin. "Bahkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga mencatat industri garmen di Jawa Tengah masih kekurangan tenaga kerja hingga 8.000 orang," ungkapnya.
(mrt)
ember


Antisipasi PHK, BKPM Pantau 3 Sektor Bisnis Ini, Apa Saja?

Sabtu, 03 Oktober 2015 | 17:25 WIB

TEMPO.CO, Cianjur - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pembentukan desk khusus industri akan berfokus pada tiga sektor. Sektor tersebut adalah alas kaki, tekstil, dan makanan.

"Menurut pantauan kami ketiga sektor ini yang mengaku paling terpuruk," kata Franky di Cianjur, Sabtu, 3 Oktober 2015. Desk khusus ini, juga untuk menemukan studi khusus terhadap kebenaran data pemutusan hubungan kerja yang menyeruak belakangan ini.

Menurut Franky, data Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan sudah ada 43 ribu pemutusan hubungan kerja dari mayoritas sektor alas kaki dan tekstil agak anomali. Musababnya, BKPM mencatat pada tahun ini ada pembangunan 1.000 pabrik makanan baru, 350 pabrik tekstil, dan 100 pabrik sepatu.

Franky mengatakan 16 di antaranya terealisasi tahun ini dan menyerap 60 ribu tenaga kerja. Sedangkan dari rapor realisasi seluruh sektor investasi semester satu ada 680 ribu lapangan kerja yang tercipta.

Karena itu, Franky berharap para pengusaha yang mengaku kesulitan hingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya mau datang ke desk yang akan diresmikan 9 Oktober silam. Berbagai bantuan seperti birokrasi, perizinan, hingga penangguhan biaya listrik dan pajak ditawarkan BKPM.

"Kami tantang para pengusaha untuk melaporkan keluh kesahnya," katanya. Franky berucap posko ini sangat mengandalkan inisiatif para pengusaha. Musababnya jika dalam waktu tiga bulan tak ada yang melapor, BKPM akan segera menutup posko tersebut.

ANDI RUSLI
mbleber

Ane cuma mo ngingetin, ada banyak pihak yang gerah "zona nyaman" nya yang selama ini dinikmati terganggu sejak Jokowi berkuasa..