JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana memberikan pernyataan keras soal informasi yang menyebar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf ke Partai Komunis Indonesia (PKI).Aparat kepolisian pun sudah mengusut identitas pelaku penyebar kabar yang disebut Istana sebagai fitnah itu.

"Sudah," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan singkat saat ditanya wartawan usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (30/9/2015).

Budi pun bertanya balik ke wartawan dari mana wartawan mengetahui bahwa aparat kepolisian sudah mengusut identitas itu. Budi pun dijelaskan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengungkapkan bahwa istana sudah mengetahui identitasnya.

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan tindakan hukum terhadap pelaku penyebar informasi itu, Budi tak menjawab lugas. "Nanti kami sampaikan perkembangannya," kata mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

Terakhir, pada Selasa (29/9/2015), beredar kembali pesan berantai mengenai agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan keluarga PKI dan Gerwani seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pesan itu disebutkan bahwa salah satu agenda pertemuan itu adalah Jokowi akan mewakili pemerintah Indonesia untuk meminta maaf pada keluarga PKI dan Gerwani.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah memiliki niat untuk meminta maaf terhadap keluarga PKI. Bahkan, isu permintaan maaf kepada keluarga PKI itu tidak pernah disinggung dalam rapat bersama para menteri terkait.

"Sama sekali tidak ada pikiran soal itu. Ini fitnah untuk mendiskreditkan Presiden," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, fitnah terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah sangat meresahkan. Ia meminta para penyebar fitnah menyadari kesalahannya sebelum ada langkah hukum yang ditempuh.

"Kami ingin memberikan semacam peringatan kepada teman-teman yang suka memberikan fitnah seperti itu. Kalau yang bersangkutan tidak segera, katakanlah, tobat, gak perlulah. Dalam keadaan seperti ini, kita harusnya bersatu," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Pramono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya tidak ingin mencampuri fitnah yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi, karena dianggap meresahkan dan mendiskreditkan Presiden, maka para menteri mencoba memberi peringatan dan meminta bantuan Polri untuk mencari tahu pelakunya. (Baca: Istana Merasa Jokowi Difitnah dan Didiskreditkan dalam Isu PKI)

Saat ini, kata Pramono, pelaku penyebar fitnah telah diketahui, khususnya pelaku yang menyebarkan pesan berantai mengenai rencana Jokowi bertemu dengan keluarga PKI dan Gerwani seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta.

"Kita ingatkan terlebih dulu. Negara kita negara demokrasi, kita menghormati hukum. Kita tidak ingin juga nanti ada kesan bahwa selalu Presiden menggunakan kekuasaannya," ungkap Pramono, menjawab soal langkah hukum yang akan ditempuh. (Baca: Istana Sudah Tahu Dalang Penyebar Fitnah Jokowi soal PKI)

Jakarta, SBSI News – Terkait rencana Jokowi yang akan meminta maaf kepada keluarga PKI ternyata bukan isapan jempol. Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly membenarkan kabar berita tersebut jika Jokowi saat ini sedang menyusun dan mencari cara untuk mematangkan rencana yang dikatakan sebagai langkah rekonsiliasi dengan dibantu para stafnya.

Yasonna juga mengatakan jika pemerintah akan menggunakan jalur non yudicial mengingat jalur yudisial tidak mudah dan pernah dicoba namun tidak berhasil.

“Masih banyak persoalannya kan, proses hukum bukan, persoalan yang panjang, katakan tahun 1965 seperti apa, itu kan persoalan yang dulu di apa. Yudisal juga sudah pernah dicoba, dulu persetujuan DPR, pengadilan ad hoc-nya kan enggak jadi, DPR enggak setuju. Kita cari format yang lebih baik,” jelas Yasonna.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (14/8) lalu menegaskan rencananya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses rekonsiliasi. (SRK)/(Zonasatu.co.id)/(onlineindo.tv)