JAKARTA - Tekanan ekonomi yang menimpa Indonesia, memaksa pemerintah memutar otak. Mulai dari perlambatan ekonomi, pelemahan nilai tukar, melemahnya indeks saham hingga PHK massal menjadi masalah ekonomi yang dialami Indonesia.
Puncaknya pada 9 September 2015 Malam, Presiden Jokowi didampingi jajaran Menteri Ekonomi mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap I. Nantinya, paket ini akan terdiri dari Paket I, Paket II, dan Paket III.

Dalam paket kebijakan ekonomi I, Jokowi berusaha mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. "Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim," jelas Jokowi di Istana Negara.

Ada 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan Perpres, dua rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan lima rancangan peraturan lainnya yang menggantikan aturan-aturan yang tidak perlu.

Pada paket kebijakan ekonomi I, Jokowi juga berusaha mempercepat proyek strategis nasional menghilangkan berbagai hambatan dalam proyek strategis. Adapun izin tersebut, antara lain tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta deskripsi dalam hambatan masalah hukum.

Sedangkan poin terakhir adalah meningkatkan investasi di sektor properti. Menurut Jokowi pemerintah akan mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di properti.

Namun, selang 20 hari lambatnya pengurusan izin masih membuat Jokowi geram. Dalam rapat kabinet di Istana, Jokowi pun mengeluarkan empat kata yang membuat para menteri terdiam. "Tolong dicatat, malu kita," kata Jokowi, pada 29 September.

Jokowi kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi II pada Kamis 1 Oktober. Kali ini, pemerintah berusaha menaikan daya gedor investasi dengan menjanjikan waktu izin investasi di Kawasan Industri hanya tiga Jam.

Selain proses perizinan investasi yang dipangkas hanya tiga jam untuk kawasan industri, dalam paket kebijakan tahap II juga memberikan insentif menggiurkan bagi para eksportir yang memarkir devisa hasil ekspor (DHE) nya di sistem perbankan dalam negeri.

Dijelaskan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, insentif yang diberikan untuk para eksportir adalah berupa pengurangan pajak bunga deposito bagi mereka yang dananya 'parkir' di Indonesia. Pasalnya, selama ini, para eksportir lebih memilih menyimpan dananya di luar negeri dibandingkan perbankan dalam negeri.

Hanya selang dua hari, Jokowi memberikan bocoran paket kebijakan ekonomi III. Salah satunya adalah melalui penurunan bunga bank guna memudahkan para pelaku dunia usaha dalam mendapatkan kredit modal kerja. Adapun Jokowi meminta agar para perbankan mengkaji ulang biaya yang ada di dalam perbankan agar tercipta efisiensi.

Dari seluruh terobosan yang dilakukan pemerintah, kini masyarakat tengah menunggu pengaruh dari paket kebijakan ekonomi tersebut. Lantas, apakah paket kebijakan tahap II ini berhasil? Sampai Jumat 2 Oktober 2015, paket ini belum mampu memberikan reaksi positif jangka pendek. Buktinya pasar dingin, dan tidak mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Rupiah.