Bekasi - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan digarap oleh China bersama konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proyek ini akan memakan dana sebesar US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan proyek itu sama sekali tidak melibatkan pemerintah, karena akan berlangsung secara business to business (B to B). Jadi bila ada kerugian atas proyek tersebut, pemerintah tak bertanggung jawab.

"Pemerintah nggak ikut-ikut. BUMN yang tanggung jawab kalau ada kerugian," ungkap Jonan di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/10/2015).

Jonan tidak mempersoalkan BUMN yang terlibat dalam konsorsium. Pihaknya nanti akan bertugas untuk melihat rencana proyek secara teknis, termasuk memberikan izin pengoperasian dari transportasi tersebut.

"Kereta ke China terserah BUMN mau bikin konsorsium dengan siapa saja. Nanti akan review‎ teknisnya di saya. Kita lihat bagaimana. Saya belum lihat spesifikasi teknisnya," papar Jonan.

Hal ini tentunya berbeda dengan proyek kereta lainnya. Seperti proyek kereta di jalur trans Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Pembangunan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah yang bertanggung jawab.

"Pembangunan di luar Jawa itu jalan pakai APBN. Kereta Trans Sumatera jalan pembangunannya di Sumut, Jambi akan mulai. Trans Sulawesi juga mulai jalan. Sementara Kalimantan masih studi dan Papua sedang proses studi," terangnya.



sumur