Kuasa hukum ancam gugat Polri jika Lulung ditetapkan tersangka UPS
Reporter : Supriatin | Kamis, 1 Oktober 2015 21:14


Haji Lulung diperiksa Bareskrim. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Kuasa Hukum Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Razman Arif Nasution menantang Polri jika status kliennya dinaikkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah dalam APBD Perubahan DKI 2014. Razman mengatakan, tidak segan-segan menggugat Polri dengan mengajukan praperadilan.

"Bahwa seorang Haji Lulung jangan sampai dihancurkan karirnya, kalau itu dilakukan, kami akan lakukan perlawanan hukum," kata Razman saat mendampingi Haji Lulung usai diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Razman, ancaman itu lantaran Lulung dianggapnya sudah sangat koorperatif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus tersebut.

Bahkan, tanpa dipanggil sebagai saksi pun, kata Razman, Lulung menyempatkan diri menyambangi bareskrim dengan alasan membantu pihak penyidik dalam mengusut kasus UPS ini.

"Bahwa saya merasakan, beliau diperiksa beberapa kali, tidak ada lagi yang beliau tidak sampaikan. Oleh karena itu biarkan beliau bekerja sebagai politisi," ujar Razman.

Selain itu, lanjut Razman, sebelum menjadi kuasa hukum Lulung, Razman mengaku telah berjasa dalam mendampingi Wakil Kepolisian RI, Komjen Budi Gunawan (BG) dalam kasus rekening gendut.

Kala itu BG ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan jasanya itu, Razman berharap polisi tidak menetapkan status tersangka terhadap Haji Lulung.

"Saya dulu membela Mabes Polri, calon Kapolri yang kita duga dikriminalisasi. Kalau Polri melakukan itu kepada Haji Lulung, maka saya akan melakukan perlawanan hukum. Maka itu, saya yakin Polri akan profesional, akuntabilitas, dan transparansi tidak akan melakukan kriminalisasi," tandasnya.