Kamis, 01 Oktober 2015 09:56

JawaPos.Com - Istana resah menyikapi perkembangan isu seputar wacana permintaan maaf Presiden Jokowi pada korban Tragedi 1965. Terutama, menyusul beredarnya undangan yang menyatakan presiden akan menghadiri sebuah acara sekaligus menggunakan forum itu untuk meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, presiden sesungguhnya tidak ingin menanggapi lebih jauh isu tersebut. Namun, karena telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, para pembantu presiden akhirnya berinisiatif mencari tahu pihak-pihak di balik munculnya isu tersebut.

“Kami semua, terutama para pembantu presiden resah dengan fitnah yang dilakukan secara massif berkaitan dengan permohonan maaf itu,” beber Pramono Anung, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut dia, fitnah tersebut berbahaya jika dibiarkan. Sebab, selain menimbulkan keresahan di tengah publik, isu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Ia menegaskan, tidak ada pikiran presiden untuk meminta maaf pada PKI. Dan, hal tersebut juga sudah disampaikan presiden secara terbuka. Di internal, rapat-rapat terkait juga pernah dilakukan.

Karena itulah, menurut Pram, peringatan penting disampaikan agar penyebar undangan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. “Kami sudah tahu (pelakunya),” tuturnya.

Sosok penyebar fitnah undangan Jokowi akan hadir di sebuah acara untuk meminta maaf pada PKI itu diketahui berkat kerja sama dengan pihak kepolisian. Sosok itu pyka yang kemudian menyebarkan pada orang-orang di sekitarnya dan terus menyebar secara luas.

Selasa lalu (29/9), tersebar pesan berantai yang menyebut tentang agenda pertemuan Jokowi dengan keluarga PKI serta Gerwani, Rabu (30/9). Bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta, presiden juga disebutkan dalam pesan kalau akan menyampaikan permintaan maaf pada PKI.

“Sebenarnya, orang-orangnya (penyebar, Red) itu-itu saja, kepentinganya membuat resah dan mendeskreditkan presiden,” mbuh Pramono.

Penegasan tentang tidak adanya niat presiden untuk meminta maaf pada PKI juga ditegaskan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan. “Barusan saya bicara dengan presiden, kami tidak ada pikiran sampai minta maaf minta maaf mengenai peristiwa PKI,” katanya, kemarin.

Menurut dia, pihak pemerintah kini hanya sedang merumuskan tentang rekonsiliasi terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran yang menyertai peristiwa 1965/1966. ”Kalau itu yes, itu yang kami lakukan. Soal bagaimana hasilnya, itu nanti kita lihat,” imbuh Luhut.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih mencari format yang paling pas. Salah satu acuannya adalah keberhasilan rekonsiliasi yang pernah dilakukan pemerintah Afrika Selatan di bawah Nelson Mandela.

“Masih terus dicari formatnya yang sesuai dengan cara-cara Indonesia,” tuturnya.(dyn/JPG)


http://www.jawapos.com/read/2015/10/...soal-pki-lagi/

Orang bener selalu jd korban fitnah


Mewek mode ON