Kemaren diberitakan dua utusan pemerintah pergi ke China dan Jepang untuk merundingkan proposal baru kereta cepat. Yang ke Jepang adalah Sofyan Djalil. Namun apa benar dia ke sana untuk berunding ? Simak berita dari Jepang:
http://asia.nikkei.com/Politics-Econ...-minister-says
Indonesia to accept China's high-speed rail plan, minister says
WATARU SUZUKI, Nikkei staff writer
JAKARTA --
Dalam sebuah langkah tak terduga, seorang menteri kabinet mengatakan hari Selasa bahwa pemerintanya bersiap untuk membangun kereta cepat dengan China.
Pemerintah Indonesia
"mempertimbangkan menerima proposal China" kata Sofyan Djalil, menteri perencanaan pembangunan kepada Yoshihide Suga, menseskab Jepang. Djalil berada di Tokyo untuk menjadi utusan Presiden Jokowi.
Jalur ini akan menyambung Jakarta - Bandung.
Djalil menyampaikan pesan ini beberapa minggu setelah pemerintah Indonesia menolak proposal Jepang dan China.
Suga mengatakan sangat sulit memahami kebijakan dari Jakarta yang berubah sangat dadakan.
Sementara sebelumnya
http://nasional.kompas.com/read/2015...s.Kereta.Cepat
Jokowi Kirim Utusan Khusus ke Jepang dan China untuk Bahas Kereta Cepat
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil untuk menemui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe
guna membicarakan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Utusan khusus juga dikirim ke China untuk keperluan yang sama.
"Presiden mengutus utusan khusus, Pak Sofyan Djalil, bertemu dengan PM Shinzo Abe dan juga mengutus utusan khusus untuk bertemu dengan Pemerintah China," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2015).
Sofyan berangkat ke Jepang pada Minggu (27/9/2015) malam dan dijadwalkan bertemu Abe pada pagi hari tadi.
Pramono menuturkan, rencana pembangunan kereta cepat akan segera diumumkan. Ia memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan mekanisme komersial (bussiness to bussiness), tidak menggunakan APBN, dan tidak ada jaminan dari Pemerintah Indonesia.
Menurut Pramono, kecepatan yang akan digunakan pada kereta tersebut akan disesuaikan dengan hasil kajian tim pemerintah. Tim tersebut dikoordinasi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"Itu sudah menjadi keputusan kita. Kalau kemudian ada yang tidak bisa memenuhi, ya itu lain persoalan," ucap Pramono.
Pemerintah sudah menyerahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan investor secara business to business atau komersial. Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan satu syarat khusus kepada Jepang apabila tetap ingin bersaing memperebutkan proyek tersebut dengan China.
"Jadi, kalau Jepang ingin ikut dalam proses ini, tentunya harus menghilangkan keharusannya menggunakan permintaan jaminan pemerintah dan pinjamannya harus langsung ke BUMN," ujar Rini.
Dalam proposal Jepang, ada dana jaminan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa proyek kereta cepat itu tidak boleh menggunakan dana APBN.
Di sisi lain, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis, tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.
jadi feeling ane Sofyan Djalil ke Jepang bukan berunding tapi manas2in Jepang supaya jangan kalah ma China. Ato mungkin juga emang dia kesana cuma ngasi tau kalo dari awal China lah yang menang lewat jabat tangan bawah meja.
Apapu skenarionya yg jelas Jepang udah jijik dan lepas tangan dari proyek ini.