Quote:
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...k.Kereta.Cepat
JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah pertarungan sengit antara dua negara selama berbulan-bulan, Jepang akhirnya dipastikan tidak akan ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Absennya Jepang dalam pengembangan megaproyek itu dikarenakan Jepang tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan pemerintah agar bentuk kerja sama diarahkan pada business to business, bukan antar pemerintahan.
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B, di situ Jepang nggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).
Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan proyek itu kepada China. Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia.
Keputusan yang dimaksud itu adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN), tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia, dan juga dikembalikan kepada kerja sama bisnis. Selain itu, Sofyan juga memberikan pengertian kepada Jepang bahwa program infrastruktur yang bisa dimasuki tak hanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Selain Jakarta-Bandung, kan ada Jakarta-Surabaya, Kalimanta, Sulawesi. Dan ke depan saya kira akan ada di pulau-pulau lainnya, termasuk juga Palembang LRT, lalu pembanguan infrastruktur pelabuhan, jalan tol. Banyak opportunity pemerintah Jepang untuk ikut membangun infrastruktur di Indonesia," imbuh Teten.
Menurut Teten, saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka terhadap keran investasi. Investasi dari luar negeri ini diharapkan bisa mendatangkan valuta asing lebih banyak untuk kembali menggairahkan perekonomian di tanah air.
