RMOL. Pemerintah seolah kehabisan akal untuk mengatasi bencana asap dan kabakaran tahun yang terjadi dari Sumatera sampai Kalimantan. Padahal saat kampanye Pilpres 2014, Joko Widodo berjanji dalam 1 tahun masa pemerintahannya akan membereskan persoalan asap kabut akibat kebakaran hutan yang disengaja baik oleh masyarakat terutama oleh korporasi besar pemilik perkebunan.

Karena itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Hafiz Tohir, menegaskan bencana asap akibat kebakaran masif yang terjadi belakangan ini harus betul-betul menjadi fokus dan prioritas pemerintah untuk mengatasinya. (Baca: Pantau Asap Kalimantan Cara Jokowi Rayakan Idul Adha)

"Jangan lagi Presiden membangun citra seolah olah masalah selesai dengan blusukan dan memantau langsung di lapangan. Sebab yang paling penting adalah kebijakan, tindakan nyata di lapangan dari sektor hulu hingga hilir," tegas Hafiz Tohir dalam siaran persnya pagi ini.

Di sektor hulu pemerintah harus mengevaluasi total Hak Pengelolaan Hutan (HPH) milik korporasi pertambangan dan perkebunan. Jika terbukti mereka sengaja membakar hutan cabut saja izinnya, pidanakan dan denda yang setimpal bagi pemiliknya untuk menimbulkan efek jera. (Baca: Tinjau Penanganan Kebakaran Hutan, Jokowi Terbang ke Sumsel)

Dia yakin kalau itu dilakukan secara berlanjut akan menimbulkan efek berantai di berbagai bidang kehidupan rakyat seperti kesehatan terutama kegiatan ekonomi rakyat sehari-hari. Sebab sejauh ini, proses distribusi barang baik darat maupun udara terhenti karena jarak pandang yang pendek akibatnya terjadi kelangkaan dan barang menjadi mahal.

"Ekonomi nasional bisa tambah ambruk jika daya beli rakyat di sektor konsumsi terus menurun akibat bencana ini," ungkapnya. (Baca: Presiden Sudah Blusukan ke Hutan, Kabut Asap Kok Masih Parah Saja...)

Hafiz Tohir sendiri mengalami langsung dampak asap tersebut. Dia terpaksa membatalkan perjalanan dari Palembang menuju Jejawi, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan untuk shalat Idul Adha akibat kabut asap yang begitu tebal dengan jarak pandang kurang dari 5 meter. Sehingga dia dan rombongan memilih melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid At Taqwa di Kambang Iwak Kecik - Talang Semut, Palembang.

"Sekali lagi kami minta perhatian dan totalitas pemerintah untuk mengatasi hal ini karena berdampak besar serta berpengaruh pada perekonomian nasional yang mendekati fase krisis ini. Segera jadikan bencana kebakaran dan asap sebagai bencana nasional," tandasnya. [zul]

JOKOWI BLUSUKAN ASAP: Tahun Depan Indonesia Harus Tanpa Asap
Oleh : Wahyu Ari Wicaksono | 27-Nov-2014, 15:09:57 WIB

KabarIndonesia - Pekanbaru, 27 November 2014 – Kesediaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Blusukan Asap ke Riau melihat lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan menumbuhkan harapan Indonesia bisa bebas tanpa asap pada tahun depan. Ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi menjadikan penyelesaian bencana ekologis tersebut sebagai prioritas dan agenda utama pemerintahannya, demikian disampaikan Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional WALHI kepada pewarta HOKI.

Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB), dan Greenpeace Indonesia menilai Blusukan Asap yang dilakukan Presiden Jokowi menjadi langkah awal upaya mengatasi kebakaran lahan gambut dan hutan seperti keinginan publik yang disuarakan melalui penandatanganan petisi di www.change.org/blusukanasap.Presidendan rombongan mendarat di Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Kamis (27/11), untuk melihat langsung lokasi bencana ekologis dan berbicara dengan warga setempat termasuk Abdul Manan yang mengajukan petisi kepada Jokowi.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan tentang komitmen pemerintah melindungi lahan gambut, “Dengan menyekat kanal, lahan gambut akan basah sehingga tidak akan mudah terbakar atau dibakar. Ide atau gagasan masyarakat ini harus diangkat, dan sekat kanal harus dipermanenkan”. Mengenai pencabutan izin perusahaan, presiden sudah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurus. “Yang paling baik memang diberikan ke masyarakat untuk diolah menjadi lahan sagu. Lahan yang dikelola masyarakat biasanya ramah terhadap ekosistem, tetapi jika diberikan kepada kepada perusahaan akan monokulur,” ungkap Jokowi.Wimar Witoelar, Pendiri YPB, mengatakan bahwa blusukan asap yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini merupakan kerja konkrit dalam menangani kebakaran hutan dan gambut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pengalamannya mengikuti sekian pemerintahan baru, Wimar menilai ini adalah sikap yang paling decisive terjun menuju solusi yang 'out of the box'. Diharapkan inisiatif konkrit ini cepat mengatasi kelambanan pemerintah selama ini. Oleh karena itu, diperlukan tindaklanjut segera dengan upaya nyata oleh semua pihak agar kebakaran hutan dan gambut tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Menurut Longgena, Kepala Greenpeace Indonesia, “Kita senang presiden turun langsung ke lapangan dan tahu akar masalah kebakaran hutan. Dengan demikian Presiden Jokowi dapat langsung menetapkan langkah penting penyelamatan Indonesia dari kebakaran lahan gambut dan hutan, dengan memperpanjang, memperkuat, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan moratorium, serta menerapkan kebijakan perlindungan total gambut. Upaya lain yang tak kalah penting untuk mengatasi karut marut pengelolaan sumber daya alam adalah percepatan penyelesaian satu peta dan penetapan dasar hukumnya.”

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan mengatakan, langkah kongkrit yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil. Audit kepatuhan yang telah dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya.

Abdul Manan, warga Sungai Tohor yang menginisiasi petisi kepada Presiden Jokowi, menyatakan bahwa blusukan Presiden Jokowi ke desa kami memunculkan harapan penyelesaian masalah kebakaran lahan gambut di Sungai Tohor khususnya dan tentunya untuk Riau. “Kami menginginkan kunjungan presiden membawa dampak untuk menjaga kelestarian lahan gambut,” ungkapnya.

Walhi, YPB, dan Greenpeace Indonesia seperti semua masyarakat Riau dan Indonesia memberikan apresiasi yang besar pada kesediaan Jokowi Blusukan Asap ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk penyelamatan masyarakat Indonesia dari bencana yang sudah 17 tahun tidak selesai ditangani. (*)