TEMPO.CO, Banjarmasin - Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan kanal gambut menyusul maraknya kebakaran lahan gambut di Kalimantan Selatan. Menurut dia, strategi ini merupakan bentuk langkah preventif dalam mengantisipasi kebakaran gambut yang terus berulang saban tahun.

"Utamanya gambut untuk buat kanal. Kalau sudah ada kanal, air terus ada, jadi enggak terbakar," kata Presiden saat meninjau kebakaran lahan di Desa Gunung Damar, Kota Banjarbaru, Rabu, 23 September 2015.

Selain itu, Jokowi mengimbau kepala daerah agar lebih gencar menggelar sosialisasi terkait dengan bahaya kebakaran. Ia tak main-main kepada siapa pun yang sengaja membakar lahan. "Sudah ada tujuh perusahaan dan 146 orang yang sudah jadi tersangka."

Presiden datang ke Kalimantan Selatan didampingi Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangile. Mereka disambut penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim, Komandan Resor Militer 101 Antasari Kolonel Abduh Ras, dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigade Jenderal Agung Budi Maryoto.

Jokowi tiba di Bandara Syamsudin Noor sekitar pukul 11.15 Wita. Setelah tiba di lokasi, Presiden memberikan pengarahan kepada ratusan personel TNI dan Polri serta semua pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman api. "Terim kasih atas kerja keras Saudara untuk mengendalikan kebakaran lahan dan hutan," ujar Jokowi.

Di Kalimantan Selatan, titik api sementara sebanyak 1.536 titik, 1.417 di antaranya telah dipadamkan. Jumlah kekuatan personel asal Kalimantan Selatan yang terlibat upaya pemadaman sebanyak 2.156 orang, ditambah 500 personel bantuan dari Kostrad Malang.

Setelah mengunjungi Desa Gunung Damar, Presiden beserta rombongan meninjau titik kebakaran di sekitar Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Pada malam harinya, Jokowi akan menggelar takbir di Masjid Sabilal Muhtadin. Sedangkan salat Idul Adha esok dilaksanakan Presiden di Masjid Al- Mukaromah, Martapura.

DIANANTA P. SUMEDI

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk membangun sekat kanal atau canal blocking untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera dinilai salah kaprah. Sebab, dengan adanya kanal menjadikan air yang tersimpan di lahan gambut menjadi cepat terkuras, apalagi bila dibuat memotong garis kontur atau tegak lurus dari kubah ke tepi sungai.

Pakar gambut UGM Yogyakarta, Azwar Maas mengatakan, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman sejarah penting tentang proyek Pembukaan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektare di Kalimantan Tengah pada 1997.

“Ketika itu juga dibuat kanal utama pada kubah dengan maksud agar air dapat tersimpan di kanal. Tetapi faktanya, kanalisasi kubah menyebabkan kubah gambut justru menjadi ambruk kempes dan tidak dapat menyimpan air, sehingga air secara liar mengalir melalui saluran dan aliran bawah permukaan bila terjadi perbedaan tempat,” kata Azwar saat dihubungi, Jumat (25/9).

Dia menambahkan, kanalisasi juga bukan menjadi tempat penyimpan air yang lama (long storage). Kanalisasi justru merupakan alat pengurasan air secara lebih cepat, apalagi bila dibuat memotong garis kontur atau tegak lurus dari kubah ke tepi sungai. “Hukum alam grafitasi jelas tidak terbantahkan bahwa air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah,” jelasnya.

Seperti diketahui, saat mengunjungi kebakaran hutan di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada menteri terkait untuk segera membangun sekat kanal atau canal blocking untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pembangunan kanal di Kalimantan Tengah merupakan satu dari enam lokasi pembangunan yang direncanakan. ‎Rencana akan dibangun sekat kanal di enam provinsi langganan kebakaran hutan dan lahan.

Azwar menjelaskan, apabila hukum alam telah dipungkiri sehingga tidak ada sumber air di kubah gambut maka kebakaran terjadi dan pemadaman api tidak mudah serta tidak murah. Diperkirakan untuk memadamkan kebakaran gambut diperlukan air setara hujan 20 – 50 mm untuk air dapat masuk ke dalam gambut sampai 3 hingga 7 centimeter, diperlukan air sebanyak 200 hingga 500 ton per hektare. “Bagaimana bila kebakaran mencapai 100 hektar, apakah mungkin air sejumlah itu dapat disediakan? Apalagi bila api telah masuk sampai ke dalam gambut dengan kedalaman sekitar 10 centimeter, itulah yang dikatakan sebagai api di dalam sekam. Api tidak lagi mudah terpandamkan dan terus-menerus menghasilkan asap,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Ilmu Lingkungan Undip Semarang Sudharto P Hadi mengatakan, dampak kerusakan dan kebakaran hutan dan lahan sudah sangat mengkhawatrikan. Pemerintah harus tegas untuk segera menghentikan alih fungsi lahan,karena kerusakaan lingkungan dan ekonomi akas selalu lebih besar dari pada manfaat alih fungsi lahan.

“Pelestarian dilupakan karena manusia merasa berkuasa atas alam atau antropsentris. Seharusnya perusahaan harus dapat menyelaraskan kepentingan ekologi dan ekonomi. Di sinilah perlunya pendekatan kombinasi berupa insentif, disinsentif, dan pengawasan,” katanya.

Kembalikan Fungsi Lahan

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan selain akan melakukan penindakan hukum kepada perusahaan yang terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan, pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan yang telah terbakar tersebut. "Kalau itu (hak perusahaan) sudah dicabut mungkin pemerintah akan kembalikan kepada fungsinya. Sebenarnya ada beberapa juta hektare lahan gambut yang dibagikan selama ini sebenarnya tak boleh untuk kelapa sawit," katanya di Istana Negara, Jumat.

Selain itu memang ada hutan yang diperuntukan sebagai lahan industri, tetapi izin itu bukan untuk lahan kelapa sawit. Sehingga Presiden meminta Kementerian LHK melakukan kajian mengenai pembagian wilayah hutan. "Yang kedua, memang ada kebiasaan rakyat dari dulu untuk membakar atau membersihkan ladangnya untuk land clearing itu dengan membakar. Tapi kan sekarang jumlah itu jadi bertambah sehingga menimbulkan masalah lingkungan yang begitu parah," kata Luhut.

Pemilik lahan baik perorangan atau pun perusahaan yang membakar hutan akan dimasukan daftar hitam dan dicabut hak-haknya. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali nantinya.
"Karena sekarang ini ada citra satelit, kan susah orang untuk mengelak. Jadi citra satelit beresolusi tinggi itu akan bisa melihat milik siapa-siapa ini dan kapan terjadinya ini dan kapan seterusnya. Atau adakah upaya dia memadamkan di sana?" ujar Luhut.

Dari Singapura dilaporkan, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan sebagai langkah darurat setelah indeks polusi udara melonjak ke level yang berbahaya. Singapura telah diselimuti kabut asap yang berasal dari pembakaran lahan di Sumatera dan ditiup angin ke negara kota itu selama sekitar tiga minggu terakhir. Kondisi kabut asap kali ini merupakan yang terburuk sejak pertengahan 2013. Krisis kabut asap melanda negara itu hampir setiap tahun saat musim kemarau.

Straits Times melaporkan, penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah serta taman kanak-kanak yang dikelola pemerintah karena masalah kabut asap belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini indeks kualitas udara di Singapura melonjak di atas 300 atau sebuah level yang dianggap berbahaya.

Selain itu, bagi warga yang rentan diarahkan ke pusat komunitas setempat untuk mendapat masker gratis. Para relawan juga mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan masker gratis kepada warga yang tidak bisa mendatangi pusat komunitas. SM/SB/YK/Ant/AR-2