- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
[O..Oh! Kamu Ketahuan Lagi!]Jadi Jaminan Utang ke China, Bank Mandiri: ITU HOAX
TS
hhpurnomo
[O..Oh! Kamu Ketahuan Lagi!]Jadi Jaminan Utang ke China, Bank Mandiri: ITU HOAX
Jadi Jaminan Utang ke China, Bank Mandiri: Itu Hoax
Daurina Lestari, Romys Binekasri Senin, 21 September 2015, 16:26 WIB
VIVA.co.id - PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia dijadikan jaminan pinjaman ke China adalah berita hoax (kabar bohong).
Diutarakan Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas , isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta. "Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin 21 September 2015.
Tiga Bank BUMN Berutang ke China, untuk Apa?
Menurutnya, jika pihak perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta pada DPR.
Seperti diketahui, pekan lalu tiga bank BUMN menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$3 miliar, atau setara Rp43,38 triliun dengan China Development Bank (CDB). Masing-masing bank pelat merah itu diberi suntikan dana untuk pembiayaan infrastruktur sebesar US$1 miliar.
Pinjaman-pinjaman tersebut, akan digunakan untuk membiayai program infrastruktur di Tanah Air.
Rohan menjelaskan, demi mendukung program pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana yang besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
Rohan menambahkan, aset Mandiri saat ini hampir Rp1.000 triliun, dan kredit yang bisa diberikan hanya Rp700 triliun. Jadi, untuk membiayai proyek infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 watt dibutuhkan dana sebesar Rp1.200 triliun selama lima tahun, sedangkan dana perbankan BUMN saja tidak mencukupi.
"Satu tahun berarti Rp240 triliun. Itu baru PLN. Mandiri bisa kasih berapa? 20 persen dari modalnya, ajak deh BNI dan BRI. Belum cukup, sisa bank-bank swasta, cukup enggak?" tuturnya. (asp)
sumur
Kabar 3 Bank BUMN Dijaminkan Ke Tiongkok Dibantah
Oleh : Yandi Mohammad
18:56 WIB - Senin , 21 September 2015
Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total USD3 miliar dengan Bank Pembangunan China/Tiongkok (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Rabu 16 September pekan lalu.
Seperti dikutip Kontan.co.id, penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni, dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie.
Penandatanganan ini disaksikan Menteri BUMN, Rini Sumarno, dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC), Xu Shaoshi
Buntut berita penandatanganan kesepakatan itu adalah munculnya isu bahwa pemerintah Indonesia berutang ke Tiongkok dengan menjaminkan ketiga bank BUMN. Viva.co.id melansir, sejumlah pesan berantai bahkan menganjurkan nasabah menarik dana dan ketiga bank itu.
Menteri Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur dalam hal ini. Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur.
"Ini, kan, business to business antarbank," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).
PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank BUMN dijadikan jaminan pinjaman ke Tiongkok adalah berita hoax (kabar bohong). Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta.
"Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).
Menurutnya, jika perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta izin kepada DPR.
Rohan menjelaskan, program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
ember
Ini Alasan Tiga Bank BUMN Pinjam Dana dari Cina
Kabar yang menyebutkan pemerintah menjaminkan kepemilikan bank BUMN ke Cina tidak benar. Dana pinjaman akan dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang.
KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA – Tiga bank pelat merah yang mendapatkan pinjaman senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,4 triliun dari China Development Bank (CDB) akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas membantah, isu yang menyebutkan pemerintah menjaminkan ketiga bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendapatkan dana tersebut. Pinjaman yang ditandatangani pada 16 September lalu itu bersifat business to business (B to B).
“(Dijadikan jaminan oleh pemerintah) ini kan hoax. Nggak mungkin sahamnya jadi milik Cina, kalau pun kami nggak bisa bayar,” kata dia saat ditemui Katadata di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).
Rohan menjelaskan, bank asal Cina itu memberi syarat bahwa pinjaman ini untuk pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang. Misalnya, untuk membangun pembangkit listrik program 35 giga watt (GW) yang total kebutuhannya mencapai Rp 1.200 triliun dalam lima tahun. Maka per tahunnya mencapai Rp 240 triliun.
Bila mengacu pada aturan batasan maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 20 persen dari modal Bank Mandiri senilai Rp 100 triliun, maka perusahaannya hanya bisa memberi kredit maksimal Rp 20 triliun. (Baca: Cina Beri Utang Rp 40 Triliun untuk Tiga Bank BUMN)
“Aturan rasio pinjaman terhadap kredit (loan to deposit ratio/LDR) juga begitu. Sekarang sudah hampir 90 persen, masih ada kekurangan dana 10 persen. Sementara LDR nggak boleh lebih dari 92 persen,” tutur dia.
Selain untuk membiayai infrastruktur, menurut dia, menambah pendanaan ketiga bank ini juga diharapkan bisa menjaga persediaan valuta asing (valas). Rohan menjelaskan, bila dana tersebut diubah menjadi rupiah dengan memberikan pinjaman ke perusahaan dalam negeri, maka persediaan dolar Amerika Serikat (AS) akan meningkat.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni. Dia menyampaikan bahwa pinjaman ini murni untuk membiayai infrastruktur. Bunganya juga rendah yakni sekitar 2,8 persen, lebih rendah ketimbang harus menerbitkan surat utang yang imbal hasilnya (yield) naik.
“Ini untuk kebutuhan pendanaan besar selama lima tahun untuk infrastruktur,” ujar Baiquni.
Selain Bank Mandiri dan BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menerima pinjaman sebesar US$ 1 miliar dengan masa pinjaman selama 10 tahun. Dari total US$ 3 miliar, sebesar 30 persen pinjaman dalam mata uang renminbi. Tujuan pinjaman tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur serta perdagangan, khususnya antar kedua negara.
Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sesuai dengan pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana-dana jangka panjang. Selain itu, pinjaman ini juga akan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan China.
Editor:
Aria W. Yudhistira
mbleber
GAGAL MANING.. GAGAL MANING...
ane angkut ke pekiwan, tapi sekalian sama bantahan ane..
9 Perbedaan Yunani dengan Indonesia
Dia mengatakan, saat ini, porsi investor domestik khususnya ritel, masih minim dalam kontribusi terhadap pembiayaan negara. Artinya, kepemilikan investor asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah masih tinggi. Saat ini, kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 38 persen.
Sangat berbeda dengan Jepang. Kepemilikan surat utang Negeri Sakura mayoritas, yakni 91 persen, dimiliki oleh rakyat Jepang. Sementara itu, kepemilikan asing terhadap surat utang hanya sembilan persen. Kondisi itu membuat perekonomian Jepang tidak mudah digoyang kondisi perekonomian global.
"Jepang lebih punya kesetiaan. Kita, investor asing 38 persen itu dianggap risiko," katanya.
Bambang pun mengharapkan suatu saat model pembiayaan nasional bisa seperti di Jepang, yakni pembiayaan dari masyarakat sendiri.
Tiga Bank BUMN Berutang ke China, untuk Apa?
Daurina Lestari, Romys Binekasri Senin, 21 September 2015, 16:26 WIB
VIVA.co.id - PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia dijadikan jaminan pinjaman ke China adalah berita hoax (kabar bohong).
Diutarakan Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas , isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta. "Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin 21 September 2015.
Tiga Bank BUMN Berutang ke China, untuk Apa?
Menurutnya, jika pihak perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta pada DPR.
Seperti diketahui, pekan lalu tiga bank BUMN menandatangani kesepakatan pinjaman senilai US$3 miliar, atau setara Rp43,38 triliun dengan China Development Bank (CDB). Masing-masing bank pelat merah itu diberi suntikan dana untuk pembiayaan infrastruktur sebesar US$1 miliar.
Pinjaman-pinjaman tersebut, akan digunakan untuk membiayai program infrastruktur di Tanah Air.
Rohan menjelaskan, demi mendukung program pembangunan infrastruktur, pemerintah membutuhkan dana yang besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
Rohan menambahkan, aset Mandiri saat ini hampir Rp1.000 triliun, dan kredit yang bisa diberikan hanya Rp700 triliun. Jadi, untuk membiayai proyek infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik 35.000 watt dibutuhkan dana sebesar Rp1.200 triliun selama lima tahun, sedangkan dana perbankan BUMN saja tidak mencukupi.
"Satu tahun berarti Rp240 triliun. Itu baru PLN. Mandiri bisa kasih berapa? 20 persen dari modalnya, ajak deh BNI dan BRI. Belum cukup, sisa bank-bank swasta, cukup enggak?" tuturnya. (asp)
sumur
Kabar 3 Bank BUMN Dijaminkan Ke Tiongkok Dibantah
Oleh : Yandi Mohammad
18:56 WIB - Senin , 21 September 2015
Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total USD3 miliar dengan Bank Pembangunan China/Tiongkok (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, Rabu 16 September pekan lalu.
Seperti dikutip Kontan.co.id, penandatanganan kesepakatan pinjaman dilakukan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI, Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni, dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie.
Penandatanganan ini disaksikan Menteri BUMN, Rini Sumarno, dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC), Xu Shaoshi
Buntut berita penandatanganan kesepakatan itu adalah munculnya isu bahwa pemerintah Indonesia berutang ke Tiongkok dengan menjaminkan ketiga bank BUMN. Viva.co.id melansir, sejumlah pesan berantai bahkan menganjurkan nasabah menarik dana dan ketiga bank itu.
Menteri Rini menegaskan, pemerintah tak ikut campur dalam hal ini. Pinjaman tersebut murni ditarik sebagai aksi korporasi ketiga bank tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur.
"Ini, kan, business to business antarbank," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/9/2015).
PT Bank Mandiri Tbk, menegaskan kabar bahwa tiga bank BUMN dijadikan jaminan pinjaman ke Tiongkok adalah berita hoax (kabar bohong). Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, mengatakan isu tersebut tidak berdasarkan data, atau fakta.
"Data enggak ada ngomong begitu, kan menggoyang pemerintah," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).
Menurutnya, jika perbankan nasional dijaminkan sahamnya, harus melalui perizinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Perubahan apa pun yang dijaminkan harus melalui DPR, seperti penambahan modal dan penyertaan modal negara (PMN) harus meminta izin kepada DPR.
Rohan menjelaskan, program pembangunan infrastruktur membutuhkan dana besar sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, aset kredit yang dapat diberikan oleh perbankan di Indonesia tidak akan cukup membiayai proyek tersebut jika tidak melakukan pinjaman.
ember
Ini Alasan Tiga Bank BUMN Pinjam Dana dari Cina
Kabar yang menyebutkan pemerintah menjaminkan kepemilikan bank BUMN ke Cina tidak benar. Dana pinjaman akan dipakai untuk membiayai proyek jangka panjang.
KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA – Tiga bank pelat merah yang mendapatkan pinjaman senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,4 triliun dari China Development Bank (CDB) akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas membantah, isu yang menyebutkan pemerintah menjaminkan ketiga bank badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendapatkan dana tersebut. Pinjaman yang ditandatangani pada 16 September lalu itu bersifat business to business (B to B).
“(Dijadikan jaminan oleh pemerintah) ini kan hoax. Nggak mungkin sahamnya jadi milik Cina, kalau pun kami nggak bisa bayar,” kata dia saat ditemui Katadata di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (21/9).
Rohan menjelaskan, bank asal Cina itu memberi syarat bahwa pinjaman ini untuk pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana besar dan berjangka panjang. Misalnya, untuk membangun pembangkit listrik program 35 giga watt (GW) yang total kebutuhannya mencapai Rp 1.200 triliun dalam lima tahun. Maka per tahunnya mencapai Rp 240 triliun.
Bila mengacu pada aturan batasan maksimum pemberian kredit (BMPK) sebesar 20 persen dari modal Bank Mandiri senilai Rp 100 triliun, maka perusahaannya hanya bisa memberi kredit maksimal Rp 20 triliun. (Baca: Cina Beri Utang Rp 40 Triliun untuk Tiga Bank BUMN)
“Aturan rasio pinjaman terhadap kredit (loan to deposit ratio/LDR) juga begitu. Sekarang sudah hampir 90 persen, masih ada kekurangan dana 10 persen. Sementara LDR nggak boleh lebih dari 92 persen,” tutur dia.
Selain untuk membiayai infrastruktur, menurut dia, menambah pendanaan ketiga bank ini juga diharapkan bisa menjaga persediaan valuta asing (valas). Rohan menjelaskan, bila dana tersebut diubah menjadi rupiah dengan memberikan pinjaman ke perusahaan dalam negeri, maka persediaan dolar Amerika Serikat (AS) akan meningkat.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni. Dia menyampaikan bahwa pinjaman ini murni untuk membiayai infrastruktur. Bunganya juga rendah yakni sekitar 2,8 persen, lebih rendah ketimbang harus menerbitkan surat utang yang imbal hasilnya (yield) naik.
“Ini untuk kebutuhan pendanaan besar selama lima tahun untuk infrastruktur,” ujar Baiquni.
Selain Bank Mandiri dan BNI, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga menerima pinjaman sebesar US$ 1 miliar dengan masa pinjaman selama 10 tahun. Dari total US$ 3 miliar, sebesar 30 persen pinjaman dalam mata uang renminbi. Tujuan pinjaman tersebut akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur serta perdagangan, khususnya antar kedua negara.
Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sesuai dengan pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan dana-dana jangka panjang. Selain itu, pinjaman ini juga akan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan China.
Editor:
Aria W. Yudhistira
mbleber
GAGAL MANING.. GAGAL MANING...
Quote:
Original Posted By baratayudha17►Kebijakan2 proyek infrastruktur jangka panjang gini yg bikin ane makin pesimis sama Pemerintah skg, hny spt aroma bagi2 kue proyek, bayangkan 109proyek pembangkit listrik bernilai 1200 T yg dananya minjem dr utang??? Sementara sektor bisnis&ekonomi skrg bnr2 sulit, bhkn perusahaan selevel Toshiba memilih menjual perusahaannya di Indonesia yg baru berjalan dr tahun 2012 Shrsnya hal spt ini bs menyadarkan pemerintah, listrik 35GW ga akan bs menyelamatkan Indonesia dr krisis kepercayaan pelaku usaha & rakyat
Dgn ngototnya pemerintah melaksanakan proyek2 jangka panjang spt ini, justru membuat investor makin ragu berinvestasi krn kepercayaan pasar semakin luntur ditengah lesunya ekonomi, bayangkan proyek utang ribuan triliun yg bersifat jangka panjang, smtr sektor ekonomi dalam negri semakin amburadul, byk perusahaan bersiap gulung tikar & pemerintah ttp minim solusi&terlalu berfokus pd Infrastruktur jangka panjang, wtf
Oklah kita berandai2 Mandiri gagal bayar aja krn ane liat byk perdebatan diatas, ingat nasib kita sbg rakyat jg sdg dipertaruhkan bila 3bank tersebut mengalami kesulitan/gagal bayar, wlo ane prediksi resiko ini mgkn kecil, stdknya hingga perkembangan situasi saat ini.
Tp ane sayangkan, ane ga nemu klausul perjanjian dgn CDB jd kita cb blajar dr gagal bayarnya Yunani saja yg awalnya hny senilai 22T kepada IMF, dan bangkrut pd posisi hutang 5000T.....
Yunani berutang 9,7 miliar euro kepada IMF tahun ini. Sebelumnya Yunani sudah telat membayar cicilan yang jatuh tempo 14 April lalu karena harus membayar jaminan sosial untuk rakyatnya.
Jika Yunani telat bayar kamis nanti, masih ada kesempatan masa tenggang selama 30 hari untuk membayar cicilan utang. Setelah 30 hari, jika Yunani gagal maka akan dinyatakan gagal bayar secara teknis. Namun, hal ini berarti cicilan Yunani akan semakin besar karena pada 12 Mei, ada cicilan jatuh tempo sebesar 963 juta euro. Ditambah lagi, utang obligasi sebesar 194 juta euro dan utang ke Bank Sentral Eropa sebsar 80 juta euro akan jatuh tempo pertengahan April ini.
Analis di Merryl Lynch menagatakan jika Yunani mengalami gagal bayar, maka semua komitmen pinjaman bisa dibatalkan dan pinjaman yang sudah dikucurkan harus dilunasi segera.
Jika hal ini terjadi maka obligasi Yunani yang dipegang oleh investor swasta juga bisa dinyatakan gagal bayar. Pasar modal dan kondisi politik Yunani akan terkena dampak negatif luar biasa, dan Yunani bisa kehilangan utang yang dibutuhkan untuk membangun kembali perekonomiannya.
Dalam kasus ini Yunani mengandalkan Obligasi sbg jaminan hutang
Saran ane shrsnya DPR sgr memanggil pihak2 terkait pinjaman&kejelasan isi klausul perjanjian dgn CDB spy masalah ini bs jelas&dipantau, krn kebijakan mempertaruhkan 1200T u/ proyek infra 35GW yg bersifat jangka panjang ditengah lesunya ekonomi ini bnr2 kebijakan sgt2 rakus&fatal
Dan akan lbh bijak pemerintah fokus menjaga ekonomi jangka pendek, fokus pd pelaksanaan infrastruktur jangka pendek dulu spt Program sejuta rumah & jg mengesampingkan proyek2 infrastruktur jangka panjang yg menelan dana besar dr utang tp tidak bersifat urgen, krn ini hny makin memicu lunturnya kepercayaan masyarakat&pelaku usaha dan scra perlahan kita akan menyusul Yunani menuju jurang resesi
Pejwan biar data yg disajikan berimbang
Shrsnya hal spt ini bs menyadarkan pemerintah, listrik 35GW ga akan bs menyelamatkan Indonesia dr krisis kepercayaan pelaku usaha & rakyatDgn ngototnya pemerintah melaksanakan proyek2 jangka panjang spt ini, justru membuat investor makin ragu berinvestasi krn kepercayaan pasar semakin luntur ditengah lesunya ekonomi, bayangkan proyek utang ribuan triliun yg bersifat jangka panjang, smtr sektor ekonomi dalam negri semakin amburadul, byk perusahaan bersiap gulung tikar & pemerintah ttp minim solusi&terlalu berfokus pd Infrastruktur jangka panjang, wtf
Oklah kita berandai2 Mandiri gagal bayar aja krn ane liat byk perdebatan diatas, ingat nasib kita sbg rakyat jg sdg dipertaruhkan bila 3bank tersebut mengalami kesulitan/gagal bayar, wlo ane prediksi resiko ini mgkn kecil, stdknya hingga perkembangan situasi saat ini.
Tp ane sayangkan, ane ga nemu klausul perjanjian dgn CDB jd kita cb blajar dr gagal bayarnya Yunani saja yg awalnya hny senilai 22T kepada IMF, dan bangkrut pd posisi hutang 5000T.....
Yunani berutang 9,7 miliar euro kepada IMF tahun ini. Sebelumnya Yunani sudah telat membayar cicilan yang jatuh tempo 14 April lalu karena harus membayar jaminan sosial untuk rakyatnya.
Jika Yunani telat bayar kamis nanti, masih ada kesempatan masa tenggang selama 30 hari untuk membayar cicilan utang. Setelah 30 hari, jika Yunani gagal maka akan dinyatakan gagal bayar secara teknis. Namun, hal ini berarti cicilan Yunani akan semakin besar karena pada 12 Mei, ada cicilan jatuh tempo sebesar 963 juta euro. Ditambah lagi, utang obligasi sebesar 194 juta euro dan utang ke Bank Sentral Eropa sebsar 80 juta euro akan jatuh tempo pertengahan April ini.
Analis di Merryl Lynch menagatakan jika Yunani mengalami gagal bayar, maka semua komitmen pinjaman bisa dibatalkan dan pinjaman yang sudah dikucurkan harus dilunasi segera.
Jika hal ini terjadi maka obligasi Yunani yang dipegang oleh investor swasta juga bisa dinyatakan gagal bayar. Pasar modal dan kondisi politik Yunani akan terkena dampak negatif luar biasa, dan Yunani bisa kehilangan utang yang dibutuhkan untuk membangun kembali perekonomiannya.
Dalam kasus ini Yunani mengandalkan Obligasi sbg jaminan hutang
Saran ane shrsnya DPR sgr memanggil pihak2 terkait pinjaman&kejelasan isi klausul perjanjian dgn CDB spy masalah ini bs jelas&dipantau, krn kebijakan mempertaruhkan 1200T u/ proyek infra 35GW yg bersifat jangka panjang ditengah lesunya ekonomi ini bnr2 kebijakan sgt2 rakus&fatal
Dan akan lbh bijak pemerintah fokus menjaga ekonomi jangka pendek, fokus pd pelaksanaan infrastruktur jangka pendek dulu spt Program sejuta rumah & jg mengesampingkan proyek2 infrastruktur jangka panjang yg menelan dana besar dr utang tp tidak bersifat urgen, krn ini hny makin memicu lunturnya kepercayaan masyarakat&pelaku usaha dan scra perlahan kita akan menyusul Yunani menuju jurang resesi
Pejwan biar data yg disajikan berimbang
ane angkut ke pekiwan, tapi sekalian sama bantahan ane..
9 Perbedaan Yunani dengan Indonesia
Quote:
Original Posted By pedagang.rujak►Percayalah.. Hutang2 sekarang ini akan jadi permasalahan di masa mendatang... Sama halnya ketika megaloman menjual gas murah ke China tahun 2000an dulu... 
Coba kalian liat diskusi Kepretan Rizal Ramli yang di ILC kapan hari... Untuk bangun proyek2 infrastruktur di Indonesia, investor selalu meminta jaminan (guarantee) dari pemerintah Indonesia. Guarantee nya apa, guarantee nya ya dalam jangka sekian tahun proyek tersebut harus balik modal...
Dan ketika proyek2 tersebut nantinya sudah jadi dan ROI nya tidak sesuai harapan, siap2lah APBN kita habis nanti untuk menanggulangi guarantee guarantee yang diteken oleh pemerintah sekarang... Contoh ya kereta Cepat Jakarta Bandung, guarantee nya setiap kali berangkat itu kereta, Investor ya harus mendapatkan sekian Rupiah pendapatan, jika kurang maka itu kekurangan dari target ya pemerintah Indonesia yang nanggung...
Contoh lagi ya, Proyek 35rb MW itu, itu kalo misal proyeknya sudah jadi, dan yang terpakai hanya 16rb MW sesuai kata Rizal Ramli, itu sisanya mau dipakai atau tidak dipakai kapasitasnya, PLN harus membayar 72% dari total kapasitas yang dihasilkan...
Coba bayangkan jika 5 tahun atau 10 tahun ke depan, jika banyak proyek yang tidak dapat balik modal, berapa Triliun pemerintah kita harus nomboki...
Saya berhrap banyak sama Rizal Ramli.. Semoga bisa mengontrol menteri2 yang tukang hutang itu...
Coba kalian liat diskusi Kepretan Rizal Ramli yang di ILC kapan hari... Untuk bangun proyek2 infrastruktur di Indonesia, investor selalu meminta jaminan (guarantee) dari pemerintah Indonesia. Guarantee nya apa, guarantee nya ya dalam jangka sekian tahun proyek tersebut harus balik modal...
Dan ketika proyek2 tersebut nantinya sudah jadi dan ROI nya tidak sesuai harapan, siap2lah APBN kita habis nanti untuk menanggulangi guarantee guarantee yang diteken oleh pemerintah sekarang... Contoh ya kereta Cepat Jakarta Bandung, guarantee nya setiap kali berangkat itu kereta, Investor ya harus mendapatkan sekian Rupiah pendapatan, jika kurang maka itu kekurangan dari target ya pemerintah Indonesia yang nanggung...
Contoh lagi ya, Proyek 35rb MW itu, itu kalo misal proyeknya sudah jadi, dan yang terpakai hanya 16rb MW sesuai kata Rizal Ramli, itu sisanya mau dipakai atau tidak dipakai kapasitasnya, PLN harus membayar 72% dari total kapasitas yang dihasilkan...
Coba bayangkan jika 5 tahun atau 10 tahun ke depan, jika banyak proyek yang tidak dapat balik modal, berapa Triliun pemerintah kita harus nomboki...
Saya berhrap banyak sama Rizal Ramli.. Semoga bisa mengontrol menteri2 yang tukang hutang itu...
Dia mengatakan, saat ini, porsi investor domestik khususnya ritel, masih minim dalam kontribusi terhadap pembiayaan negara. Artinya, kepemilikan investor asing di surat utang yang diterbitkan pemerintah masih tinggi. Saat ini, kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai 38 persen.
Sangat berbeda dengan Jepang. Kepemilikan surat utang Negeri Sakura mayoritas, yakni 91 persen, dimiliki oleh rakyat Jepang. Sementara itu, kepemilikan asing terhadap surat utang hanya sembilan persen. Kondisi itu membuat perekonomian Jepang tidak mudah digoyang kondisi perekonomian global.
"Jepang lebih punya kesetiaan. Kita, investor asing 38 persen itu dianggap risiko," katanya.
Bambang pun mengharapkan suatu saat model pembiayaan nasional bisa seperti di Jepang, yakni pembiayaan dari masyarakat sendiri.
Tiga Bank BUMN Berutang ke China, untuk Apa?
Diubah oleh hhpurnomo 26-09-2015 08:36
0
25.5K
330
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan