Quote:
Original Posted By Baratayudha17...
JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat ekonomi politik, Salamuddin Daeng, mengaku ledakan pengangguran bakal terjadi, jika pemerintah tak bisa atasi penguatan dolar AS.
“Seharusnya pemerintah terbuka saja ke publik, bagaimana kondisi perekonomian sekarang. Jangan menutupi terus,” katanya kepada Pos Kota, Senin (21/9).
Ia mengaku sampai sekarang belum melihat ada langkah konkrit yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi kemelut ekonomi di dalam negeri.
Pemerintah justru bangga, bahkan pede (percaya diri, red) dan masih ambisius dengan APBN serta proyek infrastruktur dan sebagainya. Diyakini bisa mengatasi kemelut ekonomi.
Padahal, ia mengaku apa yang dibanggakan tersebut belum tentu bisa mengatasi kemelut ekonomi, terutama memperkuat meredam gejolak nilai tukar dolar AS.
Apalagi pemerintah sendiri sampai sekarang juga belum memiliki protocol crisis. “Apa yang perlu disiapkan dan langkah-langkahnya?”
Memang, ia menambahkan pemerintah saat ini tengah berupaya mengangkat daya beli dengan menggelontorkan dana kredit usaha rakyat (KUR), dana desa serta dana pembiayaan untuk masyarakat.
Tapi harus diingat, melemahnya daya beli sangat dirasakan oleh kalangan industri sebagai buntut menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang kini menembus level psikologis Rp14.000.
Penguatan nilai tukar dolar AS memicu inflasi makin tinggi, karena naiknya harga impor bahan baku dan bahan penolong. Di sisi lain, industri tidak bisa berkutik memasarkan produknya, karena lemahnya daya beli masyarakat.
Konsekuensinya, mereka akhirnya mengurangi jam kerja. Bahkan secara diam-diam mem-PHK pekerjanya. Jadi, ia menegaskan perekonomian Indonesia sebenarnya sudah diambang krisis.
Sinyalnya sudah ada. Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan saat ini sedang menyiapkan perubahan regulasi penyelamatan perbankan nasional untuk menghindari kejatuhan atau kebangkrutan perusahaan perbankan.
Selain itu, pihak regulator juga sedang menganalisis 15 bank yang memiliki aset terbesar.
Bahkan kabar yang sudah beredar di masyarakat, DPR di tahun ini mungkin akan meloloskan undang-undang yang mengatur bailouts perbankan itu.
Crottt dimarih...
Inilah yg akan terjadi klo Pemerintah mau trs fokus pd Infrastruktur jangka panjang, tp lalai menjaga Perekonomian jangka Pendek
Solusi awal perkuat dolo fundamental pangan, benahi infrastruktur jangka pendek, kesampingkan infrastruktur jangka panjang yg tidak bersifat urgen & turunkan bbm ditiming yg tepat, klo nunggu bailout perbankan terjadi cilakaa dua welas lahhhhhh....
