Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, maraknya anak jalanan di Ibu Kota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab pemerintah pusat.

Persoalan yang terjadi di DKI Jakarta, lanjut Jokowi, adalah para anak jalanan selalu kembali lagi setelah ditertibkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI. Mereka berasal dari daerah penyangga di sekitar DKI Jakarta.

“Kita sih bagi-bagi ke panti sosial. Tapi, kalau dari daerah lainnya itu berdatangan terus ya susah,” ujar Jokowi di Kementerian Sosial, Kamis (20/3/2014) siang.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, pimpinan daerah level gubernur atau wali kota tidak cukup menyelesaikan persoalan itu. Harusnya, persoalan tersebut dikoordinasikan oleh birokrat dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya Menteri Sosial.

“Di tangan Mensos, mengintegrasikan pusat dengan daerah, daerah dengan daerah-daerah lain yang supply masalah ke Jakarta,” ujar Jokowi.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengaku bahwa pihaknya telah memahami sumber persoalan munculnya anak jalanan, yakni persoalan ekonomi orangtuanya. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan wali kota dan bupati daerah sekitar Ibu Kota.

“Sasarannya, kalau orangtuanya dipekerjakan dengan baik dan penghasilannya baik, pasti anak-anak itu kembali ke sekolah,” ujar Jufri.

Jufri mengatakan, koordinasi dengan kepala daerah penyangga akan dilaksanakan dalam waktu tiga atau empat bulan. Dia berharap koordinasi tersebut disambut baik oleh kepala daerah di sekitar DKI Jakarta. [Kompas.com]

Original Posted By CASSAS E N S O R8►Ini MENTERI apa MAFIA ?