Original Posted By Baratayudha17...

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi orang yang paling bertanggungjawab atas hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Susi yang dinilai menyengsarakan nelayan, walaupun tidak sedikit tindakannya diacungi jempol.

"Bila gara-gara ini (kebijakan), dampaknya begitu besar, kepercayaan rakyat dan dunia usaha terhadap Presiden Jokowi runtuh, maka yang paling bertanggungjawab adalah ibu. Ibu harus bertanggung jawab," tegas Anggota Komisi IV DPR RI Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Daniel memaparkan, hasil temuannya yang menuding kebijakan Susi justru membuat nelayan di Indonesia banyak kehilangan pekerjaan alias terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat banyak perusahaan yang tutup.

Menurut Daniel, hingga saat ini sudah ada PHK sebanyak sekira 637.000 orang, angka pengangguran itu di antaranya, Anak Buah Kapal (ABK) 103.000 orang, buruh pengolahan ikan 75.000 orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400.000 orang dan pembudidaya ikan kerapu 50.000 orang.

Tudingan Daniel lainnya yang menyerang Susi Pudjiastuti adalah akibat 2.200 kapal tidak beroperasi, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung turun 60 persen. Selain itu, dia menyebut ada 20 perusahaan tangkap yang tidak bisa beroperasi karena kebijakan Susi itu.

Devisa negara pun anjlok USD772 juta, terdiri dari anjloknya ikan tuna 60 persen sebesar USD120 juta, udang anjlok 50 persen sebesar USD50 juta, cakalang turun 80 persen sebesar USD48 juta, termasuk industri olahan anjlok 60 persen sebesar USD74 juta.

Masih minimnya Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan juta pun tidak luput dari kritik Daniel. Saat ini ucap dia, PNBP baru Rp 30 miliar dari target Rp1,3 triliun tahun 2015.

Selain itu, Daniel juga menuding kebijakan Susi yang tidak memberikan surat layak operasi kepada kapal-kapal berpotensi melenyapkan total aset Rp5 triliun. Angka tersebut diambil dari total aset 2.200 kapal yang tidak bisa berlayar akibat kebijakan tersebut. Rinciannya, kapal eks asing 100-500 GT 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100-300 GT 1.000 kapal, dan kapal cantrang 30-100 GT 1.000 kapal.

"Rentetan kebijakan ini telah membuat industri perikanan nasional kesulitan," tegasnya.

Daniel pun mengkritik rencana Susi yang melarang impor garam industri. Menurutnya, jika itu dilakukan, maka industri dasar kimia yang juga menggunakan garam industri akan hancur.

"Ibu harus mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian yang dialami dunia perikanan Indonesia di hadapan negara dan rakyat," paparnya.

Tudingan yang disampaikan Daniel ini pun ditanggapi santai oleh Susi yang sambil memainkan telepon genggamnya (handphone). Susi akan menjawab pertanyaan ini jika semua anggota komisi IV DPR memberikan statementnya.

Crottt dimarih...


Dan Ini jawaban Menteri Susi:

Susi Pudjiastuti Nilai Tudingan DPR Ngaco!
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai, beragam tuduhan yang dilontarkan oleh salah satu anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, terlalu absurd (aneh) untuk ditanggapi.

"Terlalu absurd (tidak jelas) untuk saya tanggapi," katanya saat ditemui di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Adapun alasannya, tutur Susi, beragam tudingan tersebut baru akan ditanggapinya bila sesuai dengan kenyataan. "You kan punya berita, punya data, you pikir sendiri kenapa? Bener enggak datanya?" jelas Susi.

"Kalau you bilang oke betul, tulis saja datanya. Kalau tidak betul, tulis tidak betul," tambahnya.

Crottt keduaxx...