Anggota DPR Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP

(TEROPONGSENAYAN) - Sudah diduga mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno mati-matian membela Direktur Utama (Dirut) Pelindo II RJ Lino. Ternyata, Rini telah menerima 'sesuatu' dari Lino.


Walaupun Menteri Perhubungan Ignatius Jonan selaku pemegang Otoritas Pelabuhan tak merestui perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas kepada Hutchison Port Holding (HPH), sebuah perusahaan pengelola pelabuhan yang berpusat di Hong Kong.

Alasannya, karena pihak Pelindo II melalui anak perusahaannya Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah mampu mengelola sendiri.

Namun, Rini tetap saja meluluskan permintaan Lino.

"Wah, parah ini. Terungkap bhw Menteri BUMN Rini Sumarno menerima "sesuatu" dari RJ Lino (Dirut Pelindo II)!!," ungkap anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, dalam akun twitternya, malam ini (21/9/2015).

Namun ocehan di twitter itu juga diunduh di akun facefook-nya.

"Pantesan Menteri Rini melindungi habis RJ Lino, ternyata menerima sesuatu. #Bongkar #Gratifikasi," Masinton kembali menegaskan. Sebelumnya, anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini juga mendesak agar mafia di Pelindo II dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Sontak, para follower-nya mendesak agar Masinton membongkarnya di panitia khusus (Pansus) DPR. Bahkan, di antara mereka ada yang minta agar Menteri Rini dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan agar Rini mundur juga akibat ulahnya cari utangan hingga ke negeri China.

Utang itu ditanggung oleh tiga bank pelat merah, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Alasannya, utang itu untuk membiayai proyek infrastruktur.

Sementara, pemerintah yang sudah menghapuskan subsidi BBM, laporan penggunaan dananya buat apa, sampai sekarang rakyat tak mendapat laporannya, katanya buat membangun infrastruktur.

Kasus Pelindo II terkuak saat Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso memimpin penggeledahan kantor Lino di Tanjung Priok akhir Agustus lalu (28/8/2015).

Bareskrim juga menyita 10 unit crane karena diduga proses tendernya melalui jalur KKN hingga merugikan puluhan miliaran rupiah.

Tak terima ruang kerjanya dibongkar Buwas, sapaan Budi waseso, Alhasil, Lino pun melaporkan ulah Budi Waseso ke sejumlah pejabat pemerintah, seperti Wapres Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Suwandi, Menko Polhukkam Luhut Panjaitan,dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Alhasil, Buwas pun dicopot dan digeser menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).