Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kerap mendukung kebijakan atau rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan itu antara lain membubarkan sejumlah lembaga non-struktural, mengizinkan wartawan asing masuk ke Papua, dan kesejahteraan guru.

Tak hanya itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga beberapa kali mendukung Presiden Jokowi dalam rencana atau kebijakan dilakukan. Fadli Zon saat itu menilai tepat Jokowi membentuk tim independen menangani kisruh Polri dan KPK, kemudian ia menyetujui pidato Jokowi yang ingin mereformasi Persatuan Bangsa-Bangsa ( PBB).

Hanya saja hal di atas membuat para pembenci menilai kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Presiden Jokowi bereaksi. Kubu oposisi pimpinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini dinilai salah telah mendukung kebijakan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Panji Anugrah menilai pemerintah Indonesia tak mengenal koalisi dan oposisi, meski adanya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Para haters juga terlalu berlebihan mempersoalkan hal tersebut.

"Apalagi dalam konteks beberapa terakhir hari ini, pimpinan DPR ke Amerika Serikat tak lepas dari pembelahan parlemen. Pimpinan DPR (KMP) kurang tepat hadir kampanye calon presiden meski adanya acara parlemen se-dunia," kata Panji saat berbincang merdeka.com, Rabu (16/9).

Kendati demikian, kata dia, penempatan isu-isu politik juga menjadi daya kritik bagi kubu KMP. Para haters kemungkinan kelompok pendukung Jokowi-JK atau kelompok lain.

"Dinamika politik, bisa saja dikritik. Penempatan isu-isu, dengan tujuan melegasikan kelompok lain," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia ini.

Selain itu, menurut dia, tidak tepat jika kubu KMP mendukung atau menyetujui kenaikan tunjangan DPR. Hal itu bisa menjadi kritikan bagi calon wakil rakyat ini.

"Kurang tepat karena posisi ekonomi Indonesia sedang melambat, tidak tahu itu dilimpahkan ke Sekjen. Saya pikir tidak, itu bisa dieksploitasi sebagai isu," tukas dia.