Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN RB) Yuddy Chrisnandi berjanji terus
memperbaiki masalah pelayanan publik yang
bersinggungan dengan masalah ekonomi.
Pasalnya, Indonesia butuh banyak investasi
guna menggairahkan perekonomian.
Adapun salah satu cara yang digunakan
Menteri Yuddy, dengan menghapus sistem
istirahat para pegawai layanan publik di
lembaga pemerintahan yang berhubungan
dengan perekonomian. Setidaknya, sudah 80
persen layanan publik kementerian tidak ada
jam istirahat.
"Kalau dalam masalah ekonomi, inefisiensi
birokrasi kan harus dipangkas. Yang
dikerjakan Menteri PAN-RB itu kan dalam
ekonomi mendukung salah satu memperbaiki
layanan langsung yang terlibat masalah
ekonomi, seperti lembaga perizinan, misalnya
BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),"
kata Menteri Yuddy di Bandung, Sabtu
(12/9).
Menurut Yuddy, seharusnya pertumbuhan
Indonesia pada semester II-2015 mampu
mencapai 5 persen. Sebab, masih ada belanja
negara sebesar Rp 500 triliun belum bisa
dicairkan.
Menteri Yuddy juga mengklaim diperintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
mendorong penyerapan anggaran kementerian
lain. Penghapusan jam istirahat inilah
menjadi kebijakan yang bisa dilakukannya.
"Jadi Menteri PAN-RB diminta presiden untuk
mendorong penyerapan anggaran," terangnya.
Sebelumnya, Direktur Sustainable
Development Indonesia, Drajad Wibowo
menjelaskan, untuk menarik investor
menanamkan modalnya, pemerintah tidak
cukup menerapkan kebijakan insentif pajak.
Pemerintah juga harus memangkas birokrasi
yang selama ini membuat investor kesulitan.
Dia meminta agar Menteri Yuddy
membereskan masalah birokrasi selama ini.
"Pemerintah harus benar-benar probisnis,
membuat orang nyaman berproduksi di
Indonesia. Kita semua sudah tahu
hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad
saat diskusi di Jakarta, Sabtu (29/8).
(mdk/bim)


kerja kerja kerja..
jgn istirahat
::-V