Berawal dari keheranan saya terhadap Puan Maharani yang bisa merangkap jabatan, akhirnya saya bikin tulisan pendek ini. Itung-itung sebagai ungkapan dari keheranan saya terhadap beliau aja gitu.




Yaaa itulah fakta yang ada saat ini didunia kepemerintahan era Jokowi. Sebenarnya dalam Undang-undang 45 tercantum point tentang larangan merangkap jabatan loh. Kita tengok saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 A, disitu disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Lantas kenapa Puan Maharani bisa merangkap jabatan ya ?? Ini kan aneh banget.







Saya berasumsi bahwa kehebatan Puan ini tidak lain adalah karena peran sosok Jokowi sebagai Presiden RI. Kita tahu bahwa tokoh yang terkenal dengan sapaan Salam Dua Jari ini diusung oleh partai ibundanya Puan Maharani, yakni PDI-P. Ini bisa jadi sebagai tanda hadiah Jokowi terhadap Megawati Soekarno Putri.





Mari kita berpikir sejenak, kerja untuk satu jabatan saja sudah bikin pusing kebelenger, apalagi untuk dua jabatan ya ?? Jokowi pastinya tau kalau Puan ini telah melanggar Undang-undang tapi kenapa Jokowi hanya diam saja ??

Itulah tanda tanya besar yang ada saat ini. Seharusnya Jokowi bertindak dengan menerapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 237 point 2 tentang sanksi pemberhentian DPR bila merangkap jabatan Negara.

Itulah semua jawaban-jawaban keheranan saya terhadap Puan Maharani. Semoga Jokowi membacanya dan menindak lanjuti persoalan rangkap jabatan ini.